MENGUJI RASIONALITAS TUNTUTAN JAKSA TERHADAP NADIEM MAKARIM
Kasus tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp5,6 triliun terhadap Nadiem Anwar Makarim memunculkan perdebatan serius mengenai arah politik…
Kategori: Hukum
Menemukan Kembali Akar Keadilan Pembelajaran Sosial dari Filosofi Tanah Sunda saat Hukum Formal Menjadi Kering
Ada satu pertanyaan sederhana yang sering kita abaikan, apakah hukum selalu adil? Sebagian orang mungkin akan menjawab, “Ya, selama sesuai…
RESTORATIVE JUSTICE DAN PROBLEM KEPASTIAN HUKUM DALAM KUHAP BARU
Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, perhatian publik banyak tertuju pada isu perlindungan hak tersangka,…
Judi Online dan Ilusi Keberuntungan Ketika Hukum Berhadapan dengan Hasrat Manusia
Pernahkah Anda membayangkan sebuah lubang hitam yang tidak berada di luar angkasa, melainkan terselip rapi di dalam saku celana Anda?…
LOGIKA HUKUM RESTORATIVE JUSTICE DAN DISKRESI APARAT
Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, perhatian publik banyak tertuju pada isu perlindungan hak tersangka,…
Rekonstruksi Aksiologi Pengawasan Partisipatif Pemilu dalam Perspektif Pasal 22E UUD 1945: Dari Prosedural Menuju Kesejahteraan Demokratis
Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Rumusan…
HUKUM, JEMBATAN ANTARA TUHAN DAN MANUSIA
Ada satu kata yang sering kita dengar, kadang kita takuti, kadang kita tuntut kehadirannya, yaitu hukum. Ia hadir di ruang…
Gus Yaqut dan Dugaan Korupsi Kuota Haji dalam Perspektif Hukum dan Harapan Publik di Indonesia
Gus Yaqut (kiri) Gus Alex (kanan) saat tiba di KPK dok. foto, tangapan layar Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan…
PERAMPOKAN ALAM BERKEDOK IZIN: Membongkar Kejahatan Lingkungan Sawit dan Tambang Emas di Sumatera Utara
Praktik perampokan alam di Sumatera Utara pada awal 2026 terus menjadi isu krusial yang melibatkan eksploitasi lahan secara masif melalui…
KUHP–KUHAP Baru: Antara Pembaruan dan Kecemasan Publik
Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan KUHP dan KUHAP baru. Pemerintah menyebutnya sebagai tonggak dekolonialisasi hukum, mengakhiri ketergantungan pada…
Pemberhentian Anggota dan Momentum Mengembalikan DKJ ke “Khittah”nya
Catatan: Arie F. Batubara SETELAH sekian lama beredar di tingkat bisik-bisik, “kabar” itu akhirnya terkuak juga secara terbuka ke publik.…