Jika dibandingkan, Indonesia, Jepang, dan Jerman sebenarnya memiliki logika negara yang sangat berbeda dalam membangun birokrasi, budaya hukum, dan hubungan antara rakyat dengan kekuasaan politik.
Indonesia: Di Indonesia, negara modern lahir dari campuran warisan kolonial, feodalisme lokal, militerisme Orde Baru, dan demokrasi elektoral modern. Akibatnya, birokrasi sering terasa sangat administratif dan penuh syarat formal, tetapi lemah dalam konsistensi moral elite.
Masyarakat sering melihat rakyat kecil harus melengkapi berkas, sedangkan elite politik bisa lebih lentur. Karena budaya politik Indonesia masih kuat dipengaruhi patronase, relasi kekuasaan, kompromi elite, dan budaya “asal ada akses”, maka hukum sering dipersepsikan fleksibel untuk yang kuat dan kaku untuk yang lemah. Ini yang membuat kepercayaan publik sering naik turun.
Jepang: Di Jepang, birokrasi sangat ketat dan disiplin. Budaya sosial Jepang dibangun di atas rasa malu sosial, tanggung jawab kolektif, disiplin institusi, dan kehormatan profesi. Di sana, pejabat publik bisa mundur hanya karena gagal menjalankan tugas, skandal kecil, atau dianggap mempermalukan institusi. Bahkan, kadang hal itu belum tentu melanggar hukum pidana, tetapi tekanan etik masyarakat sangat besar.
Jadi, yang menjaga bukan hanya hukum, melainkan budaya malu dan kehormatan publik. Karena itu, rakyat Jepang relatif lebih percaya bahwa aturan berlaku cukup merata, birokrasi bekerja serius, dan jabatan publik adalah amanah sosial. Walau tentu Jepang juga punya lobi politik, oligarki bisnis, dan skandal korupsi tertentu, budaya tanggung jawab publiknya masih kuat.
Jerman: Di Jerman, logika negaranya dibangun sangat kuat di atas rule of law, profesionalisme institusi, dan memori sejarah panjang terhadap bahaya kekuasaan absolut. Pengalaman sejarah seperti Perang Dunia II dan rezim Adolf Hitler membuat Jerman modern sangat berhati-hati terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, pejabat publik diawasi ketat, konflik kepentingan sangat sensitif, transparansi tinggi, dan institusi hukum relatif independen.
Di Jerman, legitimasi pemimpin bukan hanya soal menang pemilu, tetapi juga integritas administrasi, kredibilitas moral, dan kepatuhan prosedur. Masyarakat Jerman umumnya percaya bahwa negara harus tunduk pada sistem, bukan sistem tunduk pada figur.
Perbandingan Karakter: Jadi, perbedaan utamanya adalah: Indonesia memiliki budaya relasi personal yang terlalu kuat sehingga hukum dipersepsikan negosiatif dan figur pemimpin lebih dominan daripada institusi. Jepang memiliki budaya malu sosial yang sangat kuat dengan disiplin kolektif yang menjaga etika publik serta kehormatan profesi. Sementara Jerman memiliki institusi hukum yang sangat dominan, di mana sistem lebih penting daripada tokoh, disertai transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Namun, ada hal yang menarik di Indonesia. Sebenarnya, kita memiliki nilai budaya lokal yang sangat kaya seperti gotong royong, musyawarah, rasa kemanusiaan, dan falsafah keseimbangan hidup. Masalahnya sering kali bukan kekurangan nilai, melainkan lemahnya konsistensi antara nilai budaya, hukum, dan praktik kekuasaan. Ketika rakyat melihat elite bicara moral tetapi hidup mewah, hukum keras ke bawah, korupsi berulang, dan jabatan menjadi komoditas transaksi, maka lahirlah sinisme sosial.
Sedangkan di Jepang dan Jerman, legitimasi negara lebih kuat karena masyarakat masih percaya bahwa aturan bukan hanya alat kekuasaan, melainkan bagian dari kontrak moral bersama. Itulah perbedaan mendasarnya: apakah hukum dipandang sebagai “alat penguasa” atau sebagai “kesepakatan bersama untuk menjaga keadilan sosial”.
Paradoks Keadilan Administrasi dan Politik: Kini soalnya adalah: “Mengapa standar moral dan beban administratif terasa lebih berat bagi rakyat biasa dibanding elite penguasa?” Dalam banyak sistem sosial-politik, rakyat biasa dan elite penguasa memang berada pada posisi kekuatan yang tidak seimbang. Rakyat kecil hidup tergantung pada aturan, akses kekuasaan terbatas, mudah terkena sanksi administratif, dan sering tidak punya pelindung sistem. Sementara elite memiliki jaringan, pengaruh politik, akses hukum, akses media, modal ekonomi, dan kemampuan negosiasi kekuasaan. Akibatnya, hukum yang di atas kertas tampak sama, dalam praktik bisa terasa berbeda.
Pandangan ini sejalan dengan pidato monumental Prof. Mr. Dr. Soepomo dalam Sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, sebagaimana didokumentasikan dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Sekretariat Negara RI). Dalam momentum sejarah tersebut, beliau menegaskan bahwa hukum dan aturan negara tidak boleh sekadar menjadi alat mekanis yang dingin atau mesin administrasi kaku demi melanggengkan kepentingan struktural elite yang berkuasa.
Beliau memperingatkan bahaya adopsi sistem hukum Barat yang impersonal, di mana kekuasaan negara bekerja secara mencengkeram melalui kedisplinan formal, prosedur birokrasi, dan pengawasan ketat yang abai terhadap realitas sosial. Bagi Soepomo, penyeragaman aturan harian yang hanya bersandar pada logika dokumen tertulis tersebut justru berisiko menciptakan jarak yang lebar dan berbenturan langsung dengan rasa keadilan sejati yang hidup di dalam batin masyarakat.
Maka rakyat kecil lebih banyak bersentuhan dengan kerumitan formulir, syarat izin, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pajak, dan validasi administratif. Sementara elite lebih banyak bermain pada kompromi politik, transaksi kekuasaan, dan tafsir hukum. Karena itu muncul rasa: “Rakyat diatur, elite menafsirkan aturan.”
Namun, perlu juga dilihat secara lebih utuh bahwa tidak semua pejabat buruk dan tidak semua hukum dibuat untuk menindas. Banyak aturan sebenarnya lahir untuk menjaga ketertiban, keamanan, regenerasi jabatan, dan akuntabilitas. Masalah muncul ketika penegakan hukumnya tidak konsisten, moral elite melemah, atau hukum dipakai secara selektif. Saat rakyat melihat ketidakselarasan antara ucapan moral, aturan hukum, dan perilaku penguasa, maka lahirlah krisis kepercayaan publik.
Dalam bahasa budaya Nusantara, ini mirip situasi ketika wibawa tidak lagi lahir dari keteladanan, tetapi hanya dari jabatan. Padahal, dalam tradisi kepemimpinan lama—baik Sunda, Jawa, maupun banyak budaya Nusantara—pemimpin ideal bukan sekadar yang kuat secara kuasa, melainkan yang mampu memberikan rasa adil, rasa teduh, dan contoh laku hidup. Ketika rakyat merasa aturan hanya berat ke bawah, maka hukum kehilangan “roh keadilan”-nya meskipun pasal-pasalnya tetap ada.
Di tengah masyarakat, muncul pertanyaan kritis mengenai keadilan administratif ini: Mengapa profesi seperti karyawan administrasi dibatasi pensiun di usia 58 tahun, guru 60 tahun, dosen 65 tahun, dan guru besar 70 tahun? Bahkan untuk menjabat sebagai ketua jurusan, dekan, atau rektor, seseorang dibatasi harus di bawah usia 60 tahun agar ada regenerasi organisasi. Sementara itu, mengapa posisi presiden tidak memiliki batasan usia maksimal di dalam konstitusi sepanjang dipilih secara politik?
Ironi ini semakin tajam ketika masyarakat kecil wajib menyertakan SKCK yang bersih untuk syarat pekerjaan apa pun—termasuk petugas kebersihan—sedangkan posisi menteri atau pejabat negara bisa diisi oleh alumni narapidana. Fenomena ini memicu kritik di masyarakat bahwa aturan hukum kita tidak bijaksana, seolah hukum hanya menjadi instrumen darurat demi kepentingan penguasa.
Secara aturan formal, jabatan birokrasi profesional (ASN/Dosen/Guru) memang dipisahkan dari jabatan politik elektoral (Presiden/Menteri). Namun, masalah yang mengusik publik bukan sekadar kepatuhan pada hukum positif, melainkan konsistensi moral dan rasa keadilan sosial. Secara hukum, seseorang yang sudah selesai menjalani hukuman memang mendapatkan kembali hak politiknya, kecuali dicabut oleh pengadilan. Namun, persoalan mendasarnya adalah etika publik, kualitas demokrasi, dan integritas moral pemimpin.
Ungkapan populer “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” lahir dari pengalaman empiris masyarakat terhadap ketimpangan perlakuan tersebut. Dalam kajian sosiologi hukum (Sociology of Law) dan ilmu politik (Political Science), hukum tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, budaya politik, ekonomi, dan kualitas institusi demokrasi.
Maka, kritik masyarakat sebenarnya bukan sekadar kemarahan pada aturan usia atau dokumen administratif semata. Dalam filsafat politik, ini adalah gugatan terhadap jarak antara negara hukum (rule of law) dan hukum yang disetir kekuasaan (rule by power). Pertanyaan besar bangsa kita hari ini bukan lagi sekadar “apa hukumnya?”, melainkan “untuk siapa hukum itu bekerja?”
Hukum tanpa rasa keadilan sosial dan keteladanan moral dari pemimpinnya, perlahan namun pasti, akan kehilangan wibawa dan rohnya di mata rakyat.
Sekian, Terima Kasih
Salam Doa Kebajikan
Merdeka!
Bandung, 21 Mei 2026
SEMIOTIKA HUKUM DAN FILSAFAT HIKMAH
Tulisan Lain dari Penulis :
