Ada yang ironis dari peristiwa 10 November 2026 di Yogyakarta. Pada hari ketika bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, sebuah kota yang dikenal sebagai kota pendidikan justru diwarnai pengepungan aparat, penangkapan demonstran, dan ketegangan di sekitar Universitas Gadjah Mada (UGM). Hari yang semestinya mengingatkan kita pada keberanian memperjuangkan kemerdekaan justru menghadirkan pertanyaan tentang sejauh mana negara menghormati kebebasan warganya.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Kericuhan bermula dari aksi unjuk rasa yang meluas dari Gedung DPRD DIY, kawasan Malioboro, Tugu Yogyakarta, hingga Bundaran UGM. Situasi memburuk setelah muncul kelompok yang melakukan pelemparan batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas. Aparat kemudian melakukan pembubaran dan pengejaran massa. Polda DIY menyatakan telah mengamankan 157 orang. Sebanyak 154 orang kemudian dipulangkan setelah pemeriksaan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 anak di bawah umur. Sementara itu, delapan mahasiswa UGM dari FISIPOL, Fakultas Filsafat, dan Fakultas Kehutanan turut terdampak. Tujuh mahasiswa telah dipulangkan, sedangkan seorang mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Persoalan semakin serius ketika muncul laporan mengenai pengepungan kawasan kampus hingga dini hari, dugaan penggunaan gas air mata di sekitar ruang akademik, serta dugaan tindakan kekerasan terhadap mahasiswa. Komnas HAM kemudian meminta Kapolri mengusut dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula: ketika negara berhadapan dengan warganya sendiri, apakah hukum masih menjadi panglima atau justru kekuasaan yang menentukan batas-batas hukum?(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Dalam perspektif hukum positif, kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah pemberian pemerintah. Ia merupakan hak konstitusional warga negara. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan tersebut diperkuat Pasal 24 dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahkan, Pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1998 secara tegas menempatkan kewajiban pada aparatur pemerintah untuk melindungi HAM, menghargai asas legalitas, menghormati prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan. Artinya, polisi bukan hanya bertugas mengendalikan massa. Polisi juga berkewajiban melindungi orang-orang yang sedang menyampaikan pendapat secara damai.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Tentu, kebebasan berpendapat bukan kebebasan untuk melakukan kekerasan. Mereka yang melempar bom molotov, merusak fasilitas umum, atau menyerang petugas harus diproses sesuai hukum. Namun, tindakan kriminal sejumlah orang tidak dapat dijadikan pembenaran untuk memperlakukan seluruh demonstran sebagai pelaku kejahatan. Di sinilah letak kesalahan mendasar apabila aparat melakukan generalisasi terhadap massa. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bersifat individual. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada di lokasi kerusuhan, mengenakan atribut demonstrasi, atau berada dalam kelompok yang sama dengan pelaku kekerasan. Harus ada bukti mengenai perbuatan dan keterlibatannya.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Lebih jauh, penangkapan terhadap ratusan orang yang kemudian sebagian besar dipulangkan karena tidak ditemukan bukti kuat patut dievaluasi. Apakah sejak awal terdapat dasar objektif untuk menangkap mereka? Apakah pemeriksaan dilakukan secara individual? Apakah hak memperoleh bantuan hukum dan perlakuan manusiawi benar-benar dipenuhi?(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Persoalan berikutnya adalah penggunaan kekuatan oleh aparat. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian mewajibkan setiap anggota Polri menghormati dan melindungi martabat manusia. Ketentuan ini harus dibaca bersama Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Ada tiga prinsip penting yang harus menjadi pegangan: 1. Legalitas berarti tindakan aparat harus memiliki dasar hukum. 2. Nesesitas berarti kekuatan hanya digunakan apabila memang diperlukan. 3. Proporsionalitas berarti tingkat kekuatan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian, keberadaan massa yang ricuh tidak otomatis memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat untuk menggunakan kekerasan.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Jika gas air mata benar-benar digunakan di kawasan akademik dan mengakibatkan mahasiswa yang tidak terlibat kerusuhan menjadi korban, pertanyaan hukumnya bukan sekadar siapa yang menembakkan gas tersebut, melainkan apakah tindakan itu diperlukan, bagaimana prosedurnya, siapa yang menjadi sasaran, dan apakah terdapat alternatif yang lebih aman.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Kawasan kampus juga memiliki dimensi khusus. Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan landasan bagi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kampus bukan wilayah yang kebal hukum, tetapi juga bukan ruang yang boleh diperlakukan sebagai perpanjangan wilayah operasi keamanan tanpa memperhatikan kebebasan akademik.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Dalam sosiologi politik, peristiwa ini memperlihatkan persoalan relasi negara dan masyarakat sipil. Negara memiliki monopoli penggunaan kekuatan yang sah, tetapi legitimasi penggunaan kekuatan tersebut bergantung pada hukum dan pertanggungjawaban publik. Menurut Max Weber, negara adalah satu-satunya pihak yang berhak menggunakan kekerasan fisik secara sah. Namun, ingat kata kuncinya: sah. Kekuasaan tidak otomatis menjadi sah hanya karena dipegang oleh aparat berseragam. Ketika kekuatan negara digunakan tanpa ukuran yang jelas, keamanan dapat berubah menjadi ketakutan. Masyarakat yang seharusnya dilindungi justru merasa terancam oleh institusi yang diberi mandat untuk melindunginya. Di sinilah kita perlu bertanya: apakah yang sedang dipertahankan aparat adalah ketertiban umum atau sekadar ketenangan yang tidak boleh diganggu kritik?(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
UGM sendiri telah menyatakan penolakan terhadap kekerasan dan menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta bersama perguruan tinggi lain. Langkah ini penting. Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat mencetak gelar akademik, tetapi juga harus menjadi ruang yang menjaga akal sehat, kebebasan berpikir, dan keberanian moral.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Peristiwa Yogyakarta mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak hanya diuji ketika pemilu berlangsung. Demokrasi justru terlihat ketika seseorang menyampaikan kritik yang tidak disukai penguasa. Apakah ia didengar, dilindungi, atau justru dibungkam? Karena itu, penyelesaian kasus ini tidak cukup dengan memulangkan demonstran. Harus ada pemeriksaan independen terhadap seluruh rangkaian peristiwa, pembukaan rekaman CCTV dan dokumentasi lapangan, pemeriksaan medis korban, penelusuran rantai komando, serta penindakan terhadap siapa pun yang terbukti melanggar hukum, baik demonstran maupun aparat. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada mereka yang berada di jalanan, tetapi tumpul ketika harus memeriksa mereka yang memegang kewenangan.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Akhirnya, ada ironi yang perlu kita renungkan. Delapan puluh satu tahun lalu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar bangsa ini bebas dari kekuasaan yang menindas. Hari ini, kemerdekaan itu seharusnya menjamin setiap warga memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa ketakutan. Sebab, polisi memang berkewajiban menjaga ketertiban, tetapi tidak berhak mengambil alih kebebasan warga negara. Pemerintah boleh mengatur demonstrasi, tetapi tidak boleh mengatur apa yang dipikirkan dan dikritik rakyatnya.(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Negara hukum tidak diukur dari seberapa banyak orang yang dapat ditangkap, melainkan dari seberapa kuat negara menahan dirinya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. (jbp 13/11/2026)(Source: kosapoin.com/kebebasan-akademik-dan-hukum-di-balik-kericuhan-yogyakarta)
Carut-Marut Hukum: Saat Negara Diminta Memakai Sepatu Korban
Tulisan Lain dari Penulis :
