Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika publik mengetahui dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Peristiwa ini seperti potongan cerita spionase politik: perangkat intelijen, jaringan kekuasaan, dugaan operasi tanpa prosedur, penghapusan jejak digital, dan sejumlah nama pejabat yang terseret dalam perkara. Akan tetapi, ketika perkara semacam ini muncul dalam kehidupan nyata, persoalannya jauh lebih serius daripada sekadar cerita tentang siapa mengawasi siapa.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden dan sejumlah tokoh lain, mulai dari pejabat negara, politisi, insan media, aktivis organisasi masyarakat, hingga pengusaha. Menurut keterangan penyidik, praktik tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa memenuhi prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Pada 3 November 2026, polisi mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Dua hari kemudian, polisi mengumumkan penetapan SU sebagai tersangka keempat. Seluruh perkara ini tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Yang menarik untuk diperhatikan justru bukan semata-mata identitas orang yang menjadi sasaran penyadapan. Ada persoalan lebih mendasar mengenai siapa yang mengendalikan perangkat kekuasaan, bagaimana target ditentukan, untuk kepentingan siapa informasi dikumpulkan, dan sejauh mana penggunaan kewenangan dapat diawasi. Ketika sebuah institusi memiliki kemampuan mengakses ruang pribadi seseorang, pertanggungjawaban atas penggunaan kemampuan itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Saya mencoba membaca persoalan ini melalui Zippo Sociology, sebuah kerangka metaforis yang menghubungkan empat unsur korek api dengan sejumlah perspektif sosiologis. Batu Api, Minyak, Udara, dan Api digunakan sebagai pintu masuk untuk melihat pertarungan kepentingan, fungsi institusi, ruang kebebasan masyarakat, hingga legitimasi kekuasaan.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Batu Api: Kekuasaan dan Percikan Konflik
Dalam kehidupan masyarakat, informasi tidak pernah sepenuhnya netral ketika berada di tangan pemegang kekuasaan. Ia dapat menjadi sumber pengetahuan, alat pengambilan keputusan, sekaligus sarana untuk memengaruhi pihak lain. Di sinilah teori konflik memperoleh relevansinya. Perbedaan akses terhadap sumber daya dan kewenangan dapat menciptakan ketimpangan yang membuat sebagian kelompok memiliki kendali lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Batu Api dalam Zippo Sociology merepresentasikan perspektif tersebut. Gesekan kepentingan dapat menghasilkan percikan konflik, terutama ketika kekuasaan dan akses informasi terkonsentrasi pada pihak tertentu. Dalam konteks negara, perangkat penyadapan memang dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan. Akan tetapi, ketika kewenangan itu diduga dijalankan di luar prosedur, instrumen perlindungan berpotensi berubah menjadi alat pengawasan yang mengancam kebebasan.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Negara memiliki teknologi, aparat, akses informasi, dan kewenangan yang tidak dimiliki warga biasa. Ketimpangan posisi semacam ini membuat pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan menjadi kebutuhan mendasar. Tanpa pengendalian yang memadai, masyarakat dapat berada dalam posisi yang sulit ketika berhadapan dengan tindakan institusi yang tidak diketahui dasar maupun tujuannya.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Hari ini presiden disebut sebagai salah satu sasaran dalam perkara dugaan penyadapan. Besok, bagaimana jika jurnalis, aktivis, pejabat, atau warga biasa mengalami hal serupa? Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan tidak boleh bergantung pada kedudukan seseorang. Siapa pun yang berhadapan dengan kewenangan negara berhak memperoleh perlindungan hukum.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Minyak: Institusi dan Fungsi Kehidupan Bersama
Sebuah institusi memperoleh alasan keberadaannya karena ada fungsi yang harus dijalankan. Kepolisian, lembaga peradilan, dan berbagai perangkat negara dibentuk untuk menjaga kehidupan bersama agar berjalan dalam koridor hukum. Perspektif fungsionalisme membantu melihat bagaimana bagian-bagian masyarakat saling berhubungan dan bagaimana gangguan pada satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan sistem.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Dalam kerangka Zippo Sociology, Minyak menggambarkan fungsi yang membuat sistem tetap bekerja. Negara membutuhkan institusi yang mampu menjalankan tugasnya secara konsisten. Kepolisian, misalnya, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penegakan hukum, termasuk menggunakan instrumen teknologi sesuai ketentuan yang berlaku. Kewenangan tersebut melekat pada jabatan dan institusi, bukan menjadi milik pribadi orang yang sedang mendudukinya.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Dugaan penyadapan tanpa prosedur memperlihatkan persoalan yang tidak boleh disederhanakan sebagai kesalahan teknis. Jika penyimpangan terbukti, perlu diketahui bagaimana mekanisme internal bekerja, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana akses terhadap sistem diberikan, dan siapa yang bertugas mengawasi penggunaannya. Penghapusan data hasil penyadapan yang juga disebut dalam pengungkapan perkara menambah pentingnya pemeriksaan terhadap tata kelola informasi di dalam institusi.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Penetapan empat orang sebagai tersangka membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri peran masing-masing pihak. Namun, proses itu perlu menjangkau lebih jauh daripada sekadar menemukan orang yang diduga terlibat. Rantai kewenangan, mekanisme pengawasan, dan kemungkinan kelemahan sistem juga perlu diperiksa. Status tersangka sendiri tetap harus dibedakan dari kesimpulan mengenai kesalahan seseorang.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Institusi yang sehat tidak diukur dari kemampuannya menutupi kekurangan, tetapi dari kesediaannya memperbaiki bagian yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jika persoalan hanya diselesaikan dengan menghukum individu tanpa membenahi mekanisme yang memungkinkan penyimpangan, sistem berisiko mengulangi kesalahan serupa dengan pelaku yang berbeda.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Udara: Pluralisme dan Ruang Bernapas Demokrasi
Demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan. Pers, organisasi masyarakat, aktivis, akademisi, dan warga memiliki kepentingan serta cara pandang yang tidak selalu sama. Keberagaman itu merupakan bagian dari kehidupan publik. Dalam perspektif pluralisme, berbagai kelompok perlu memiliki kesempatan untuk menyampaikan suara dan berpartisipasi dalam menentukan arah kehidupan bersama.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Udara dalam Zippo Sociology menggambarkan ruang tersebut. Tanpa udara, api tidak dapat menyala. Demikian pula demokrasi membutuhkan ruang sosial yang memungkinkan kritik, perbedaan pendapat, dan partisipasi masyarakat tetap hidup.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Dugaan penyadapan tanpa prosedur, jika terbukti, dapat menimbulkan dampak yang melampaui pelanggaran privasi. Jurnalis bisa berpikir dua kali sebelum mengungkap penyimpangan. Aktivis mungkin membatasi komunikasi dan kritik. Pejabat pun dapat memilih diam karena merasa setiap percakapan berpotensi diawasi. Ketakutan semacam ini tidak selalu membutuhkan larangan terbuka. Cukup dengan munculnya perasaan bahwa seseorang sedang diawasi, ruang kebebasan dapat menyempit dengan sendirinya.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Kebebasan secara formal mungkin masih tersedia, tetapi keberanian untuk menggunakannya perlahan berkurang. Orang tetap dapat berbicara, hanya saja mulai mempertimbangkan hal-hal yang sebelumnya tidak perlu dikhawatirkan. Ketika keadaan semacam itu meluas, demokrasi kehilangan sebagian ruang bernapasnya.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Pluralisme tidak hanya berbicara tentang banyaknya suara dalam masyarakat. Ia juga berkaitan dengan perlindungan agar suara-suara tersebut dapat hadir tanpa intimidasi. Kritik terhadap pemerintah, misalnya, tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman yang harus dibungkam. Justru melalui kritik, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui apakah kekuasaan sedang dijalankan sesuai dengan mandatnya.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Api: Legitimasi dan Kepercayaan Publik
Sebuah negara dapat memiliki perangkat kekuasaan yang lengkap, tetapi kepercayaan masyarakat tidak otomatis menyertainya. Legitimasi tumbuh melalui hubungan antara kewenangan, pelaksanaan fungsi institusi, dan penerimaan masyarakat terhadap cara kekuasaan dijalankan.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Api dalam Zippo Sociology merepresentasikan legitimasi tersebut. Ia menjadi gambaran hasil ketika unsur-unsur sebelumnya bekerja secara seimbang. Kekuasaan memperoleh kepercayaan bukan semata-mata karena memiliki aparat dan teknologi, melainkan karena masyarakat melihat adanya batas, tanggung jawab, serta kesediaan untuk tunduk pada hukum.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Kasus dugaan penyadapan ini menjadi ujian bagi kemampuan negara menjaga batas antara kewenangan dan penyalahgunaannya. Publik membutuhkan penjelasan yang dapat diuji, penyidikan yang profesional, serta pertanggungjawaban yang mengikuti seluruh mata rantai kewenangan apabila keterlibatan masing-masing pihak terbukti. Pada saat yang sama, hak setiap orang yang berstatus tersangka harus tetap dihormati.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Perkara ini juga tidak seharusnya berhenti pada sensasi nama besar atau persaingan politik di baliknya. Hal yang lebih penting ialah memastikan bahwa mekanisme pengawasan benar-benar bekerja. Tidak boleh ada jabatan yang kebal terhadap pemeriksaan, sebagaimana tidak boleh ada lembaga yang menggunakan kewenangannya tanpa pertanggungjawaban.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Lalu, siapa yang mengawasi para pengawas? Pertanyaan ini menjadi penting ketika perangkat yang dibentuk untuk menjaga keamanan justru diduga digunakan di luar tujuan yang membenarkannya. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dari dalam institusi. Harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang memungkinkan penyimpangan diperiksa secara objektif dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Demokrasi membutuhkan negara yang kuat, tetapi kekuatan itu harus memiliki batas. Kemampuan negara memperoleh informasi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat atas privasi dan perlindungan hukum. Begitu pula, tuntutan keamanan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan setiap tindakan tanpa prosedur.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Teknologi mungkin mampu menembus percakapan yang paling pribadi. Kekuasaan mungkin memiliki akses terhadap informasi yang tidak dimiliki masyarakat. Namun, keduanya tetap harus berada dalam batas hukum dan pertanggungjawaban.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Sebab, ketika negara memiliki kemampuan untuk mendengar percakapan pribadi warganya, sementara masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengetahui bagaimana kekuasaan dijalankan, ketimpangan sedang tumbuh di dalam kehidupan demokrasi.(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Negara tidak boleh berubah menjadi ruang pengawasan bagi kepentingan segelintir orang. Ia harus tetap menjadi rumah bersama, tempat institusi menjalankan fungsinya, perbedaan memperoleh ruang, kekuasaan dapat diawasi, dan kepercayaan publik tumbuh melalui tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. (jbp 06/11/2026)(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
Catatan Sumber(Source: kosapoin.com/nyala-api-di-balik-tirai-kekuasaan)
- ANTARA News, 3 November 2026, Polri: Tiga tersangka penyadapan ilegal sadap Presiden hingga ormas.
- ANTARA News, 5 November 2026, Polri sebut tersangka SU berikan izin penyadapan ilegal Presiden.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- OpenStax, Introduction to Sociology 2e, bagian 1.3, Theoretical Perspectives.
- Annenberg Classroom, Pluralism, mengenai keberagaman kepentingan dan partisipasi dalam demokrasi.
Sepasang Sepatu dan Pendidikan yang Kehilangan Ukuran
Tulisan Lain dari Penulis :
