Siapa yang pertama kali menetapkan bahwa sesuatu itu benar, dan sesuatu yang lain salah? Pertanyaan ini menyentuh persoalan mendasar dalam kehidupan manusia: dari mana ukuran moral kita berasal? Dari keluarga, agama, adat, hukum negara, pengalaman pribadi, atau suara mayoritas yang sering merasa dirinya paling benar? Padahal, sejak kecil kita menerima larangan sebelum memahami alasannya. Jangan berbohong. Jangan mencuri. Jangan menyakiti orang lain. Nasihat itu penting. Namun, apakah seseorang sungguh memahami kebenaran, hanya karena diberi tahu bahwa sesuatu itu benar? Atau pemahaman moral memperoleh kedalaman, saat manusia menyaksikan, mengalami, dan memahami akibat dari tindakannya?(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Pertanyaan ini menjadi penting karena masyarakat kita gemar memberi penilaian, tetapi tidak selalu bersedia menguji dasar penilaiannya. Sesuatu dianggap benar karena dilakukan banyak orang, diucapkan pejabat, dibenarkan tokoh, atau diwariskan sebagai kebiasaan. Sebaliknya, sesuatu dianggap salah karena menyimpang dari kelaziman. Jika begitu, kebenaran akhirnya bukan lagi perkara nalar dan nurani, melainkan perkara siapa yang berhak menentukan ukuran. Padahal, sejarah berkali-kali memperlihatkan bahwa sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat belum tentu adil. Diskriminasi pernah dipertahankan atas nama tradisi. Ketimpangan dapat diterima sebagai nasib. Bahkan, ketidakadilan bisa tampak sah ketika dibungkus prosedur dan tanda tangan pejabat. Sesuatu tidak otomatis benar meski sudah menjadi kebiasaan, didukung mayoritas, atau dilegalkan kekuasaan.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Aristoteles, melalui pemikirannya tentang kebajikan, menempatkan tindakan dan pembiasaan sebagai unsur penting pembentukan watak. Manusia tidak cukup mengetahui bahwa kejujuran itu baik. Ia harus membiasakan diri berkata jujur, terutama ketika kebohongan menawarkan keuntungan. Pengetahuan moral tanpa tindakan, hanya menjadi kalimat yang terdengar luhur, tetapi kehilangan daya ketika kepentingan pribadi datang mengetuk. Pengalaman memang dapat memperdalam pemahaman. Orang yang pernah mengkhianati kepercayaan, mungkin baru menyadari beratnya pengkhianatan ketika melihat orang lain terluka. Seseorang yang pernah diperlakukan tidak adil, dapat memahami bahwa keputusan yang sah belum tentu manusiawi. Namun, manusia tidak harus mengalami semua keburukan untuk mengenali kebaikan. Kita tidak perlu menjadi korban pencurian, untuk memahami bahwa mencuri atau merampas hak orang lain adalah keburukan. Empati, akal sehat, kesaksian korban, dan kemampuan membayangkan penderitaan sesama, memungkinkan kita mengenali kesalahan tanpa harus terlebih dahulu melakukannya.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Di sinilah psikologi perkembangan moral memberi pelajaran penting: pemahaman tentang benar dan salah berkembang seiring kemampuan manusia memahami niat, akibat, aturan, dan perspektif orang lain. Anak yang tidak mengambil barang karena takut dimarahi, belum tentu memahami hak milik. Ia mungkin hanya takut pada hukuman. Pemahaman moral yang lebih matang muncul ketika ia menyadari bahwa tindakannya dapat merugikan orang lain, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi. Sayangnya, kehidupan sosial sering memelihara moralitas yang berhenti pada ketakutan terhadap hukuman. Kita tertib ketika ada petugas, tetapi mencari celah ketika pengawasan menghilang. Kita mengecam kebohongan di depan umum, tetapi membenarkan kebohongan kecil demi keuntungan sendiri. Kita menuntut orang lain menaati aturan, tetapi menganggap pelanggaran sendiri sebagai pengecualian yang bisa dimaklumi.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Lihatlah pedagang kecil yang ditertibkan karena menggunakan sebagian trotoar untuk mencari nafkah. Aturan mengenai ruang publik memang diperlukan. Pejalan kaki berhak memperoleh ruang yang aman. Namun, ketika penertiban dilakukan tanpa menyediakan alternatif penghidupan yang masuk akal, kita perlu bertanya: apakah keadilan cukup diwujudkan dengan mengusir mereka yang melanggar, atau juga menuntut pemerintah menciptakan kebijakan yang manusiawi? Persoalannya bukan membenarkan setiap pelanggaran karena kemiskinan. Persoalannya adalah, mengapa pelanggaran yang dilakukan orang kecil begitu mudah terlihat. Sementara, kegagalan kebijakan yang mempersempit pilihan hidup mereka, kerap tidak memperoleh pemeriksaan moral yang sama tajamnya.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Ketimpangan penilaian serupa muncul dalam penegakan hukum. Warga yang mencuri karena terdesak kebutuhan, dapat segera menjadi sasaran kecaman. Sedangkan penyalahgunaan anggaran yang merampas hak banyak orang, berpotensi disamarkan melalui laporan, kontrak, dan bahasa administratif. Keduanya tidak boleh dinilai tanpa memperhatikan fakta dan konteks. Namun, ketika dampak kerugian publik yang besar, justru dijadikan alasan rumitnya menindak pelanggaran oleh penguasa, masalah kita bukan lagi sekadar hukum, melainkan moralitas kekuasaan. Hukum memang tidak dapat menggantikan seluruh penilaian etis. Akan tetapi, hukum yang adil seharusnya memperlakukan perkara berdasarkan bukti, tingkat kesalahan, dan pertanggungjawaban, bukan berdasarkan status sosial pelakunya. Saat masyarakat memaklumi pelanggaran oleh orang kuat, tetapi menuntut hukuman maksimal bagi orang lemah, ukuran moral telah berubah menjadi cermin hierarki sosial.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Ruang digital memperlihatkan gejala lain. Seseorang dapat dituduh, dipermalukan, dan dihukum oleh ribuan orang sebelum fakta diperiksa. Sebuah potongan video dianggap mewakili seluruh kejadian; satu kalimat dicabut dari konteksnya; kesalahan masa lalu dijadikan identitas permanen. Ironisnya, orang yang paling lantang menuntut orang lain bertanggung jawab, belum tentu bersedia mengoreksi tuduhannya sendiri ketika bukti baru muncul. Kita ingin orang lain mengakui kesalahan, tetapi enggan melakukan hal serupa. Kita menuntut kejujuran, tetapi mempertahankan kebohongan yang menguntungkan kelompok sendiri. Dalam keadaan demikian, kemarahan publik tidak selalu menjadi tanda tegaknya moralitas. Kadang, ia hanya menunjukkan bahwa kita sedang menikmati kesempatan untuk menghukum orang lain.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Hukum sebab-akibat menunjukkan konsekuensi dari suatu tindakan, tetapi akibat tersebut tidak lantas menentukan benar atau salahnya sesuatu. Kebohongan yang terbongkar bisa saja berakhir dengan hukuman, sedangkan kebohongan yang berhasil disembunyikan bisa menghasilkan keuntungan. Apakah keberhasilan menghindari hukuman membuat kebohongan menjadi benar? Tentu tidak. Sebaliknya, penderitaan juga bukan bukti bahwa seseorang telah berbuat salah. Korban ketidakadilan tidak pantas dianggap sedang menerima akibat dari kesalahannya sendiri. Karena itu, penilaian moral harus mempertimbangkan tindakan, niat, kerugian, hak orang lain, dan tanggung jawab pelaku. Tanpa kehati-hatian ini, hukum sebab-akibat mudah disalahgunakan untuk menyalahkan korban dan membebaskan pihak yang seharusnya bertanggung jawab.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Kesalahan baru menjadi berarti, saat kita memahami dampaknya dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Penyesalan tanpa tanggung jawab hanya pelarian dari rasa bersalah. Begitu pula hukuman tanpa perbaikan, hanya akan menjadi pembalasan dendam. Persoalan kita bukan sekadar kurangnya orang yang memahami mana yang benar dan mana yang salah. Persoalannya adalah ketidakjujuran, ketika ukuran itu harus diterapkan kepada diri sendiri, keluarga, kelompok, dan terutama kepada mereka yang memiliki kekuasaan.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Kedewasaan moral, tidak ditandai oleh keyakinan bahwa diri kita selalu benar, melainkan oleh keberanian menerapkan ukuran yang sama kepada diri sendiri dan orang lain.(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Kita tidak harus melakukan kesalahan untuk memahami kebenaran. Namun, kita harus bersedia mengakui kesalahan saat fakta menunjukkan, bahwa keyakinan atau tindakan kita telah merugikan orang lain. Masyarakat yang sehat bukan masyarakat yang paling cepat menemukan orang untuk disalahkan, melainkan masyarakat yang berani memeriksa mengapa ketidakadilan terus terjadi, dan siapa yang memperoleh keuntungan ketika ketidakadilan itu dianggap biasa.(jbp 26/10/2026)(Source: kosapoin.com/benar-dan-salah-kala-kekuasaan-menentukan-ukuran-moral)
Pengusiran yang Tidak Pernah Terjadi
Tulisan Lain dari Penulis :
Negara: United States (Ohio)
Device: Desktop
OS: Unknown, Browser: Unknown
