Sesaat kita mengembalikan dulu ingatan dengan melihat hasil Pemilu tahun 2024, dimana pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilu dalam satu putaran dan meraih 58,59% dari total suara sah nasional, atau sekitar 96.214.691 suara, menunjukkan adanya harapan besar yang dipercayakan masyarakat kepada pasangan ini untuk mengelola negara menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, karena pasangan ini diyakini akan menghadirkan paling tidak tiga sosok yang berperan penting dalam sejarah perjalanan bangsa, sosok pertama adalah Soemitro (ayah dari Prabowo) yang dikenal sebagai Begawan ekonomi, kedua adalah Soeharto (mantan mertua Prabowo), dan Jokowi (ayah dari Wapres Gibran). Terlepas dari kontroversi ketiganya, namun perlu diakui bahwa ketiga sosok tersebut tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa ini.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Harapan Masyarakat Indonesia tersebut sempat mengemuka, terutama ketika pasangan ini menyusun delapan agenda prioritas nasional (Asta Cita): Pertama, Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Kedua, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Ketiga, Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Keempat, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kelima, Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Keenam, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ketujuh, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kedelapan, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Adapun Program yang mencadi skala prioritas, diantaranya Makan Bergiji Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Universitas Republik Indonesia.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Namun belum juga seumur jagung, dan program-program tersebut belum terealisasi, sudah mulai muncul riak-riak kekecewaan dari publik karena dalam prakteknya seakan-akan program-program tersebut hanyalah pemanis bibir semata, hal ini dikarenakan banyak program yang bertentangan dengan planning awal. Hal ini diawali oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pada Januari 2025, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi besar-besaran. Dana transfer ke daerah (TKD), termasuk DAU, DBH, DAK, Dana Otsus, dan Dana Desa, dipangkas sekitar Rp 50 triliun. Tahun 2026, pemangkasan membengkak hingga sekitar Rp 226 triliun. Dalam Nota Keuangan pemerintah yang disampaikan 15 Agustus, pemangkasan masih berlanjut dalam RAPBN 2027, meskipun sedikit menurun menjadi sekitar Rp 184 triliun.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Sementara pada saat yang sama, pemerintah pusat menjalankan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Universitas Republik Indonesia dan Sekolah Rakyat yang menelan biaya ratusan triliun. Hal ini tentunya membuat kepala-kepala daerah “merasakan” adanya peningkatan arogansi pemerintah pusat dalam pola hubungan antara pusat dan daerah. Resikonya pemerintah daerah harus berjuang untuk memenuhi pembiayaan APBD, sementara sumber dari pusat dibatasi, hal inilah yang membuat kepala-kepala daerah harus berhadapan dengan pilihan untuk mengeluarkan kebijakan tidak popular.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Mungkin mayoritas kapala daerah diam dan menelan kepahitan sendiri, namun beberapa kepala daerah mulai bersuara, seperti Gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang menyuarakan keresahan daerah kepada Menteri Keuangan Purbaya. Ada juga Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli meminta pemerintah pusat membayarkan dana bagi hasil (DBH) Siak yang tertunda agar dapat digunakan membangun infrastruktur, serta Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, S.E. yang meminta tambahan TKD untuk membayar gaji PPPK. Jika tidak, maka pemerintah daerah menghadapi pilihan pahit: mengurangi belanja atau merumahkan pegawai. Terdapat juga kasus keresahan masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Akibat pemangkasan Dana Desa sekitar 70 persen memicu kemarahan kepala-kepala kampung, sehingga pada 11 Agustus 2026, massa membakar sejumlah kantor pemerintah daerah, termasuk kantor bupati dan DPRD.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Pemerintah selayaknya untuk duduk bersama dengan pemerintah daerah dalam upaya merealisasikan program-programnya, karena bagaimanapun pemerintah daerah adalah pelaksana pemerintah di level bawah, yang berhadapan langsung dengan masyarakat, jangan sampai pola hubungan pusat dan daerah disharmonis. Ketika terjadi disharmonis maka itikad baik sekalipun akan menjadi percuma. Delapan agenda yang telah dirancang oleh pemerintah pusat jika tidak didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat akan sulit untuk diwujudkan. Dalam budaya Sunda, orientasi dari sebuah tatanan pemerintahan atau organisasi adalah keadilan dan harmonisasi, bahkan keadilan sekalipun, bila perlu harus mengalah kepada harmonisasi masyarakat ketika dihadapkan pada sebuah pilihan.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Menjadi sangat arif apabila pemerintah pusat mengkaji ulang pola hubungan organisasi, termasuk juga program-program unggulan seperti MBG, Koperasi Merah Putih, URI, SR dan sebagainya, yang dalam budaya Sunda disebut paramalenyep. Paramalenyep adalah sebuah metode berfikir filosofis yang telah dipraktekkan oleh para leluhur Sunda Nusantara, ketika semua rancangan kebijakan di “lenyepan” terlebih dahulu melalui proses “di beuweung di utahkeun” (dimatangkan) sehingga setiap keputusan betul-betul sesuai dengan harapan bersama. Jangan merasa ingin menang, karena kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang bisa dinikmati bersama.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Salah satu contoh tindakan untuk membenarkan program tanpa proses paramalenyep adalah data-data yang dikemukakan oleh presiden dalam pidato yang kerapkali salah, seperti “sepuluh tambah enam, tujuh belas, dua tambah sepuluh, tiga belas” atau juga berkaitan dengan upah mengupas bawang 700.000 per kilo, upah angkut semen seratus ribu per-sak, dan sebagainya.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Efektivitas MBG(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Program yang dianggap sebagai “biang keladi” dari memanasnya hubungan pusat-daerah adalah program MBG. Sebuah program unggulan dan kebanggaan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam pelaksanaannya, MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Namun ternyata program ini telah menyerap anggaran yang cukup besar, ditengah efisiensi yang dicanangkan pemerintah, sehingga timbul kecurigaan bahwa efisiensi dialokasikan untuk membiayai program unggulan tersebut.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Dalam prakteknya program MBG ini dialokasikan untuk makan siang siswa sekolah dari SD sampai SLTA dan berlaku menyeluruh dari mulai pedesaan sampai kota-kota besar. Khusus untuk di daerah serapan MBG telah cukup efektif, artinya program ini telah membantu orang tua untuk menambah asupan giji anak-anaknya, terlepas dari ada di beberapa daerah yang menyebabkan keracunan massal. Namun untuk wilayah perkotaan, terdapat sebuah lembaga yang mencoba untuk mengkajinya, dan didapatkan data tingkat serapannya vareatif diantara 40-60 persen. Rata-rata di perkotaan banyak sekolah-sekolah unggulan yang berbayar mahal dan tingkat kemampuan orangtua diatas rata-rata. Karena menu yang diberikan oleh program MBG relatif standard, sementara mereka sudah mendapatkan jatah makan diatas standard, maka makanan dari MBG tidak terlalu menarik bagi mereka, sehingga terbuang atau tidak tepat sasaran. Mungkin akan lebih baik untuk wilayah perkotaan tidak diberikan rata kepada semua, namun mengacu kepada kebutuhan, umpamanya terseleksi melalui SKTM atau tidak berbentuk makanan pokok.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Disamping itu, ketika kampanye, MBG diorientasikan untuk meningkatkan para pelaku ekonomi kecil, dengan cara menggandeng warung-warung dan kantin-kantin sekolah, untuk menjadi penyedia MBG. Dalam kenyataannya SPPG dan dapur-dapur MBG karena mengandung syarat-syarat tertentu, pada akhirnya jatuh kepada pengusaha-pengusaha besar dan menengah, spekulan serta beberapa kalangan yang dekat dengan kekuasaan, bahkan banyak diantaranya yang memiliki dapur MBG lebih dari satu, sehingga relatif tidak berpengaruh kepada kehidupan ekonomi wong cilik. Imbas lain adalah terjadinya kenaikan harga bahan baku di pasar. Sebagai contoh harga daging ayam atau telor ayam yang merupakan menu favorit MBG, karena banyak diborong oleh dapur-dapur MBG, permintaan meningkat menjadikan harga naik. Ketika MBG reses (libur sekolah), harga daging ayam 22.000/kg, setelah masuk sekolah naik lagi disekitar angka 40.000/kg, hal ini dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga dan para pedagang makanan yang tidak menjadi mitra MBG, dan pada akhirnya para pedagang makanan pun terpaksa menaikan harga, karena harga akan ditentukan oleh komposisi biaya produksi, akibatnya daya beli masyarakat menurun.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Ini sebuah ironi, disatu sisi harapan pemerintah terpenuhi, namun disisi yang lain mengalami penurunan, sebuah kondisi simalakama (di makan bapak mati, tidak dimakan ibu mati). Kesemua ini tidak terpantau oleh pemerintah pusat, mereka hanya bermain diangka-angka dan hitungan matematis, luput memperhatikan imbas sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat kecil. Maka tidak mengherankan apabila pimpinan BGN terlibat penyalahgunaan kewenangan.(Source: kosapoin.com/harapan-yang-terkikis-sebuah-evaluasi-pemerintahan-prabowo)
Agama di Indonesia Bergema: Dorongan Elan Vital menghilang
Tulisan Lain dari Penulis :
Negara: United States (Ohio)
Device: Desktop
OS: Unknown, Browser: Unknown
