Di sebuah warung kopi kecil dekat balai desa, sekumpulan warga sedang ngobrol. Ada kuli serabut yang mengeluh sambil mengusap tangan hitamnya, petani yang menenteng karung penuh debu sawah, buruh pabrik dengan seragam kotor, pedagang kecil yang masih membawa sisa dagangan, dan tukang ojek yang menyalakan motornya sambil cerita, semua bersatu dalam keluhan soal biaya hidup yang makin tinggi.
Seorang PNS yang kebetulan sedang ngopi di warung itu tersedak kopinya mendengar obrolan mereka. Tak bisa menahan diri, ia nimbrung, “Waduh, gaji kami juga kecil, rasanya pantas naik juga, ya?” Suaranya membuat warga menoleh, sebagian terbahak, sebagian mengernyit.
Tak lama kemudian, beberapa anggota DPR yang turun ke lapangan untuk “menampung aspirasi rakyat” ikut mendekat. Mereka berdiri di samping meja, mencondongkan badan, mendengarkan, lalu satu-satu mengangguk serius, “Iya, gaji kami juga kecil, sepertinya harus naik juga.”
Pelayan warung, dengan wajah polos dan mata berbinar seperti tak mengerti apa yang sedang ramai, tiba-tiba saja menyerahkan brosur sambil berkata lirih: “Makan bergizi cukup seporsi sepuluh ribu rupiah saja, mewah tapi hemat!”
Sontak semua saling bertatapan. Sementara, seorang PNS menatap warga dengan mata berkelap-kelip sambil bergumam lirih, “Kalau ini mewah, berarti gaji DPR sudah jadi hidangan utama, sementara aspirasi rakyat—dari kuli sampai pedagang—cuma cemilan gratis.”
“Katanya ingin naik gaji, kenapa tak ada di daftar aspirasi?” jawab warga. []








