Pernahkah Anda membayangkan sebuah lubang hitam yang tidak berada di luar angkasa, melainkan terselip rapi di dalam saku celana Anda? Itulah judi online. Sebuah fenomena yang telah mengubah ponsel pintar kita, yang semula merupakan sarana efisiensi, menjadi jendela menuju ruang spekulasi yang gelap dan anonim. Di Indonesia, kita sedang menyaksikan eskalasi yang bukan main-main. Bukan lagi sekadar hobi sembunyi-sembunyi di sudut kampung, judi telah bertransformasi menjadi aktivitas digital masif yang melintasi batas usia, jenis kelamin, hingga status sosial.
Secara sosiologis, judi online adalah sebuah “mesin paradoks.” Di saat teknologi seharusnya membantu kita mengelola hidup dengan lebih rasional, ia justru menawarkan jalan pintas yang emosional. Internet yang lintas batas (borderless) membuat hukum konvensional kita tampak seperti jaring ikan yang mencoba menangkap asap. Kita memiliki Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang dengan tegas melarang distribusi konten perjudian, namun kenyataannya, transaksi justru terus membengkak. Pada Oktober 2023 saja, volume transaksi judi online menyentuh angka fantastis Rp104,42 triliun. Ini bukan sekadar angka, ini adalah arus besar uang rakyat yang menguap ke ruang hampa.
Mengapa orang begitu terobsesi? Jawabannya seringkali sederhana namun menyakitkan, yakni harapan palsu di tengah himpitan ekonomi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, judi online seringkali dilihat sebagai satu-satunya tiket keluar dari kemiskinan, meskipun realitasnya justru sebaliknya. Ada sebuah tragedi domestik yang nyata di sini. PPATK menemukan data bahwa keluarga berpenghasilan rendah bisa menghabiskan hingga 50% pendapatan harian mereka hanya untuk berjudi. Uang seratus ribu rupiah yang seharusnya bisa membeli susu untuk asupan gizi anak, justru dipertaruhkan demi mengejar kemenangan semu yang dikendalikan oleh algoritma.
Di sinilah letak “ilusi keberuntungan” itu. Sistem digital judi online dirancang dengan stimulasi visual dan mekanisme reward instan yang memanipulasi psikologi manusia. Ia menciptakan adiksi yang menggerus otonomi kehendak individu. Seseorang yang semula hanya ingin mencoba untuk hiburan, bisa berakhir dalam lingkaran depresi, kecemasan, hingga kehilangan kontrol diri. Secara kriminologi, judi online pun menjadi crime generator, sebuah kejahatan yang memicu kejahatan lain, mulai dari penipuan, pencurian, hingga penggelapan uang keluarga.
Lalu, di mana posisi hukum kita? Selama ini, pendekatan kita cenderung represif dan reaktif. Kita sibuk memblokir situs, namun domain baru muncul dalam hitungan jam. Pemerintah mungkin sudah memblokir ribuan rekening, tetapi operator judi selalu punya cara untuk menggunakan rekening nominee atau bahkan aset kripto yang sulit dilacak. Hukum kita sering kali hanya menyentuh permukaan, yaitu para pemain atau operator kecil. Sementara aktor intelektual di balik server luar negeri tetap tenang di zona aman mereka.
Kita perlu sadar bahwa memerangi judi online tidak cukup hanya dengan pasal-pasal pidana yang kaku. Kita membutuhkan apa yang disebut sebagai kebijakan penal dan non-penal yang terintegrasi. Artinya, penegakan hukum pidana (penal) harus tetap berjalan untuk menindak para bandar dan pencuci uang. Namun langkah non-penal, seperti literasi digital, penguatan ketahanan keluarga, dan edukasi, jauh lebih krusial untuk memutus rantai permintaan.
Sosiologi mengajarkan kita bahwa hukum tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan budaya masyarakat. Selama judi masih dianggap lumrah atau dinormalisasi oleh promosi agresif para influencer, selama itu pula penegakan hukum akan menemui jalan buntu. Kita perlu merekonstruksi norma agar lebih responsif terhadap kemajuan teknologi, termasuk memperluas cakupan delik hingga ke aspek fasilitasi algoritmik dan sistem pembayaran digital.
Pada akhirnya, judi online adalah cermin dari kerapuhan sosial kita di era digital. Ia mengingatkan kita bahwa ketika hasrat manusia untuk kaya secara instan bertemu dengan kemudahan teknologi tanpa dibarengi literasi, yang lahir adalah kehancuran moral dan ekonomi. Menanggulangi judi online berarti melindungi martabat manusia dan menjaga keutuhan rumah tangga sebagai unit terkecil bangsa. Kepatuhan hukum seharusnya tidak lahir karena rasa takut akan penjara, melainkan karena kesadaran bahwa ruang digital bukanlah ruang tanpa etika. Keberuntungan sejati bukanlah hasil dari klik pada mesin slot, melainkan hasil dari kerja keras dan perlindungan terhadap masa depan generasi kita. []
Mahkamah Konstitusi – MK Bedah Konstitusi untuk Polisi
Tulisan Lain dari Penulis :
