Negara, Seniman, dan Jalan Panjang Kebudayaan: Dari Anggaran Menuju Peradaban
Menanggapi tulisan Doni Muhamad Nur, “Negara, Seniman, dan Jalan Panjang Kebudayaan”(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Tulisan Doni Muhamad Nur tentang Negara, Seniman, dan Jalan Panjang Kebudayaan menyentuh persoalan yang sangat mendasar: bagaimana seharusnya negara memperlakukan kebudayaan dan para pelaku seni? Gagasan bahwa seni bukan sekadar komoditas pasar, melainkan juga memiliki nilai publik, identitas, pendidikan, kritik sosial, dan pembentuk peradaban, merupakan titik berangkat yang penting.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Saya sependapat bahwa negara tidak boleh melepaskan kebudayaan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pasar memiliki logikanya sendiri: karya yang cepat laku, mudah dikonsumsi, populer, dan menghasilkan keuntungan akan memperoleh ruang lebih besar. Sebaliknya, seni eksperimental, penelitian tradisi, karya pendidikan, dokumentasi budaya, atau ekspresi masyarakat adat sering kali tidak menghasilkan keuntungan ekonomi secara cepat. Di sinilah negara mempunyai tanggung jawab. Namun, menurut saya, persoalannya harus diperluas. Negara bukan hanya perlu membiayai seniman. Negara harus membangun ekosistem kebudayaan.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Dari Anggaran ke Ekosistem(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Doni Muhamad Nur dengan tepat menekankan pentingnya anggaran kebudayaan, pemerataan, transparansi, kurasi independen, audit, serta keberlanjutan pendanaan setelah karya selesai diproduksi. Bahkan ia mengkritik mentalitas “putus kontrak” setelah pementasan atau produksi selesai. Karya yang telah dibuat sering berhenti pada satu pertunjukan, kemudian hilang tanpa distribusi, arsip, tur, atau akses publik yang lebih luas. Gagasan ini sangat penting. Sebab kebudayaan tidak bekerja seperti proyek konstruksi yang selesai ketika gedung berdiri. Kebudayaan adalah organisme hidup.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Sebuah karya musik tidak berhenti ketika konser selesai. Ia harus diwariskan, dipelajari, didokumentasikan, dimainkan kembali, dikritik, dikembangkan, dan ditransformasikan oleh generasi berikutnya. Begitu pula tari, teater, sastra, seni rupa, kriya, tradisi lisan, ritual, arsitektur, hingga pengetahuan masyarakat adat. Maka ukuran keberhasilan kebijakan kebudayaan tidak cukup dihitung dari berapa banyak festival dilaksanakan, berapa banyak proposal disetujui, atau berapa banyak pertunjukan dipentaskan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: Apa yang tertinggal bagi generasi berikutnya?(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Seniman Bukan Aparat Kebudayaan Negara(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Ada satu prinsip yang menurut saya harus ditegaskan lebih keras: seniman bukan aparatur kebudayaan negara. Seniman adalah warga negara yang mempunyai kebebasan berpikir, merasakan, mencipta, bertanya, bahkan mengkritik kekuasaan. Karena itu, ketika negara memberikan dana kebudayaan, dana tersebut tidak boleh dipahami sebagai “uang pemerintah untuk seniman”. Sesungguhnya dana tersebut berasal dari masyarakat melalui mekanisme negara. Konsekuensinya, negara memang berhak meminta akuntabilitas penggunaan anggaran. Tetapi negara tidak berhak membeli kebebasan kreatif seniman.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Tulisan Doni menempatkan prinsip arm’s length sebagai salah satu cara menjaga jarak antara pemberi dana dan isi karya. Prinsip ini sangat penting agar dukungan negara tidak berubah menjadi sensor, pesanan politik, atau alat legitimasi kekuasaan. Negara seharusnya membiayai proses dan ekosistem, bukan menentukan apa yang harus dipikirkan seniman.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Masalah Kita Bukan Hanya Kurang Anggaran(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Di Indonesia sering muncul kesimpulan sederhana: “Kalau seni mau maju, anggaran harus ditambah.” Saya setuju, tetapi tidak sepenuhnya. Anggaran besar tanpa perubahan mentalitas birokrasi tidak otomatis melahirkan kebudayaan yang besar.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Persoalannya bukan hanya berapa rupiah yang tersedia, tetapi bagaimana uang tersebut mengalir. Apakah dana hanya berputar di kota-kota besar? Apakah komunitas desa mempunyai kesempatan yang sama? Apakah seniman muda memperoleh akses? Apakah seniman tradisi mendapatkan ruang? Apakah penyandang disabilitas memperoleh kesempatan? Apakah kelompok masyarakat adat memiliki hak berbicara tentang kebudayaannya sendiri? Apakah seniman daerah harus selalu datang ke Jakarta untuk memperoleh pengakuan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menentukan apakah politik kebudayaan benar-benar demokratis. Karena itu, saya melihat gagasan pemerataan yang dikemukakan Doni sebagai sesuatu yang harus dikembangkan menjadi desentralisasi kebudayaan.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Nusantara Tidak Boleh Hanya Menjadi Objek Festival(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Ada persoalan lain yang lebih mendasar. Indonesia sering membicarakan kebudayaan dalam bentuk festival: festival musik, festival tari, festival budaya, festival kuliner, hingga festival tradisi. Tetapi setelah festival selesai, bagaimana nasib masyarakat pemilik kebudayaan? Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi objek pertunjukan, sementara nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak lain. Kebudayaan harus memberikan martabat dan kesejahteraan kepada masyarakat pendukungnya. Karena itu, kebijakan kebudayaan harus menghubungkan seni, pendidikan, ekonomi kerakyatan, teknologi, pariwisata berkelanjutan, riset, dan perlindungan pengetahuan tradisional. Inilah yang saya sebut sebagai ekosistem kebudayaan Nusantara.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Pendidikan Adalah Jantung Kebudayaan(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Saya ingin menambahkan satu hal yang mungkin perlu diperkuat dari gagasan Doni: pendidikan seni. Jika negara hanya memberikan hibah kepada seniman, tetapi pendidikan dasar dan menengah tidak mengenalkan anak-anak kepada kebudayaannya sendiri, maka regenerasi akan tetap rapuh. Anak-anak Indonesia perlu mengenal bunyi Nusantara, mengenal bahasa daerah, mengenal tari, mengenal sastra, mengenal sejarah lokal, mengenal filosofi masyarakatnya, serta mengenal lingkungan alam tempat mereka hidup. Sebab kebudayaan tidak boleh hanya menjadi urusan seniman profesional. Kebudayaan adalah hak setiap warga negara. Seniman merupakan salah satu penjaga, pencipta, penafsir, dan pembaharu kebudayaan, tetapi masyarakat secara keseluruhan adalah pemilik kehidupan kebudayaan tersebut.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Teknologi Bukan Musuh Kebudayaan(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Pada zaman kecerdasan buatan, digitalisasi, streaming, dan media sosial, kebijakan kebudayaan juga harus berubah. Karya yang dibiayai negara seharusnya tidak berhenti dalam bentuk pertunjukan fisik; ia dapat diarsipkan secara digital, didokumentasikan, diterjemahkan, diberi metadata, dijadikan bahan pendidikan, diperkenalkan melalui platform digital, bahkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi kreator baru. Dengan demikian, teknologi tidak harus menjadi musuh tradisi, melainkan dapat menjadi alat untuk memperpanjang usia kebudayaan.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Dari Seniman Menuju Peradaban(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Pada akhirnya, saya membaca tulisan Doni Muhamad Nur bukan sekadar sebagai seruan agar pemerintah menambah anggaran seni, melainkan sebagai ajakan untuk mengubah cara pandang kita terhadap kebudayaan. Kebudayaan bukan dekorasi pembangunan, bukan acara seremonial, bukan sekadar festival tahunan, bukan sekadar pertunjukan untuk menyambut pejabat, dan bukan pula sekadar komoditas pariwisata. Kebudayaan adalah ingatan kolektif bangsa sekaligus laboratorium masa depan.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Negara memang harus hadir, tetapi kehadiran itu harus berupa perlindungan, fasilitasi, pendidikan, pemerataan, infrastruktur, pendanaan, arsip, penelitian, distribusi, dan jaminan kebebasan kreatif. Seniman harus bebas, masyarakat harus memperoleh akses, birokrasi harus transparan, anggaran harus dapat diaudit, generasi muda harus diberi ruang, dan karya harus memiliki kehidupan panjang setelah proyek selesai. Sebab jalan kebudayaan memang panjang; ia tidak selesai dalam satu periode pemerintahan, tidak selesai dalam satu festival, dan tidak selesai dalam satu generasi. Negara boleh berganti, pemerintahan boleh berganti, teknologi boleh berubah, tetapi kebudayaan harus terus hidup.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Di situlah sesungguhnya tugas kita: bukan sekadar menghasilkan karya hari ini, melainkan menanam akar kebudayaan yang dapat menghidupi generasi esok. Dan bagi Indonesia, akar itu tidak lain adalah Nusantara—beragam, berlapis, hidup, dan terus bergerak.(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Karena itu, mari kita ubah paradigma: Anggaran bukan tujuan. Seniman bukan objek. Kebudayaan bukan komoditas semata. Negara bukan penguasa kreativitas. Dan karya bukan proyek sekali jadi. Semuanya harus diarahkan pada satu tujuan yang lebih tinggi: membangun peradaban Indonesia yang berakar pada kebudayaannya sendiri, tetapi mampu berdialog dengan dunia. (Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Bandung, 25.Agustus.2026(Source: kosapoin.com/dari-anggaran-menuju-peradaban)
Tulisan Lain dari Penulis :
Negara: United States (Ohio)
Device: Desktop
OS: Unknown, Browser: Unknown
