Ketika Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menetapkan status siaga kejahatan di wilayahnya, publik melihat seorang kepala daerah yang berusaha merespons keresahan masyarakat terhadap maraknya kejahatan jalanan. Mobil patroli diminta siaga setiap malam dengan lampu rotator terus menyala. Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran ditempatkan di titik-titik strategis. Warga diajak menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang selama beberapa dekade menjadi simbol solidaritas kampung.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Namun perhatian publik tidak berhenti di sana.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Polemik tersebut justru menguat, saat muncul sayembara dengan hadiah antara Rp5 juta hingga Rp50 juta, bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan, tentu dalam keadaan hidup untuk diserahkan kepada kepolisian. Sebagian masyarakat memuji kebijakan tersebut sebagai bentuk keberanian menghadapi situasi darurat. Sebagian lainnya mempertanyakan implikasi etis, sosial, dan hukum dari gagasan tersebut.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Perdebatan ini sesungguhnya menarik karena memperlihatkan bahwa sebuah kebijakan publik tidak hanya dapat dibaca dari satu sudut pandang. Hal tersebut perlu dilihat melalui berbagai lensa ilmu sosial, agar tidak terjebak pada penilaian yang terlalu sederhana.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Pertama, dari sisi fungsionalisme.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Dalam perspektif fungsional, masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang hanya dapat berjalan apabila setiap unsur menjalankan fungsinya secara harmonis. Ketika angka kriminalitas meningkat, keseimbangan sosial terganggu. Negara kemudian dituntut melakukan berbagai tindakan untuk memulihkan rasa aman.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Dari sudut pandang ini, seruan siaga kejahatan dapat dipahami sebagai upaya mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sosial yang mulai melemah. Kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum. Pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Satpol PP, Damkar, dan masyarakat dihidupkan kembali sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial. Bahkan siskamling memperoleh makna baru sebagai bentuk modal sosial yang pernah menjadi kekuatan masyarakat Indonesia.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Dalam kerangka tersebut, sayembara dapat dipahami sebagai instrumen untuk membangun partisipasi warga dalam menjaga lingkungan. Tujuannya bukan menggantikan aparat penegak hukum, melainkan mendorong kepedulian kolektif terhadap keamanan bersama.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Namun teori fungsional juga mengingatkan bahwa setiap instrumen sosial harus tetap menjaga keseimbangan. Partisipasi masyarakat perlu berlangsung dalam koridor hukum, agar semangat menjaga keamanan tidak berubah menjadi tindakan yang justru memunculkan persoalan baru, seperti main hakim sendiri, salah tangkap, atau vigilante.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Pertanyaan sederhananya, apakah manfaat menekan kriminal lebih besar dari resiko main hakim sendiri?(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Kedua, dari sudut pandang teori konflik.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Berbeda dengan perspektif fungsional, teori konflik memandang masyarakat sebagai ruang tarik-menarik kepentingan dan distribusi kekuasaan. Dalam perspektif ini, meningkatnya kejahatan jalanan tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang lebih luas, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, hingga marginalisasi sosial.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Karena itu, pertanyaan yang diajukan bukan sekadar bagaimana menangkap pelaku, melainkan mengapa seseorang akhirnya memilih menjadi pelaku kejahatan.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Sayembara kemudian dapat dibaca sebagai respons terhadap gejala di permukaan. Ia mungkin memperkuat efek pencegahan dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menyentuh akar persoalan apabila faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi kriminalitas tetap berlangsung. Dari perspektif ini, keamanan tidak hanya dibangun melalui patroli atau kewaspadaan warga, melainkan juga melalui pemerataan kesempatan hidup yang lebih adil.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Artinya, kebijakan keamanan perlu berjalan berdampingan dengan kebijakan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penguatan keluarga, pembinaan keormasan, dan pembangunan berbagai ruang sosial yang sehat. Tanpa itu, masyarakat berpotensi terus berhadapan dengan siklus yang sama: pelaku ditangkap, tetapi penyebab sosialnya tetap tumbuh.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Hal itu pun menimbulkan pertanyaan, apakah akan menciptakan konflik lain jika terjadi salah tangkap, atau yang menangkap misalnya preman bayaran, adilkah bagi warga?(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Ketiga, melalui kacamata interaksi simbolik.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Perspektif ini mengajak kita memperhatikan makna yang dibangun melalui simbol dan komunikasi sosial.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Status siaga kejahatan, lampu patroli yang terus menyala, ronda malam, hingga istilah “sayembara”, bukan sekadar tindakan administratif. Semua itu adalah simbol yang mengirimkan pesan kepada masyarakat.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Bagi sebagian warga, simbol tersebut menghadirkan rasa aman karena negara terlihat hadir secara nyata. Namun bagi sebagian yang lain, simbol yang sama dapat membangun persepsi bahwa ancaman kejahatan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dengan demikian, makna sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat menafsirkannya.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Dalam perspektif interaksi simbolik, komunikasi pemerintah menjadi sangat penting. Partisipasi warga perlu dipahami sebagai keberanian untuk saling menjaga, melaporkan tindak pidana, membantu korban, dan mendukung proses hukum, bukan sebagai legitimasi untuk mengambil alih kewenangan negara.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Kesimpulannya, polemik mengenai sayembara KDM memperlihatkan bahwa keamanan bukan semata persoalan patroli, hadiah, atau penindakan. Keamanan adalah cermin kualitas relasi antara negara dan warganya. Negara memerlukan masyarakat yang peduli, tetapi masyarakat juga memerlukan negara yang hadir melalui hukum yang adil, kebijakan yang bijaksana, dan komunikasi publik yang membangun kepercayaan.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Dapat di simpulkan, bahwa ukuran keberhasilan sebuah kebijakan keamanan, bukan hanya berkurangnya angka kejahatan. Melainkan juga tumbuhnya budaya hukum, yang membuat masyarakat merasa aman tanpa kehilangan kemanusiaannya. Sebab sebuah peradaban yang kuat, tidak hanya mampu melawan kejahatan, tetapi juga mampu memastikan bahwa perjuangan melawan kejahatan tetap berpijak pada etika, keadilan, dan martabat manusia.(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Haruskah kita ikut memburu pelaku kejahatan hanya karena tergiur nominal rupiah, atau memang demi menjaga ketertiban bersama? (jbp 24/07/2026)(Source: kosapoin.com/sayembara-kdm-solusi-atau-polemik)
Tulisan Lain dari Penulis :
