Ada satu hal yang kerap luput ketika pemerintah membicarakan penataan aset daerah: siapa saja yang selama ini menggunakan, merawat, dan menghidupkan ruang tersebut? Pertanyaan itu menjadi penting ketika sebuah tempat yang telah lama dipakai untuk kegiatan seni masuk dalam rencana penataan. Dalam urusan administrasi, tempat itu tercatat sebagai aset pemerintah. Bagi orang-orang yang bertahun-tahun berkegiatan di dalamnya, hubungan dengan tempat tersebut tidak sesederhana urusan pinjam pakai.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Pemerintah tentu memiliki kewenangan untuk mengelola aset miliknya. Persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya kewenangan itu dijalankan, melainkan bagaimana keputusan dibuat ketika aset tersebut juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ada orang-orang yang datang untuk berlatih, berpameran, berdiskusi, atau sekadar bertemu kawan. Kegiatan yang berlangsung berulang kali membentuk hubungan sosial yang tidak tercatat dalam daftar inventaris barang milik daerah. Ketika ruangnya berubah fungsi, hubungan itu ikut menghadapi perubahan.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Galeri Buleud dan Buleud Art Space tumbuh di lingkungan bekas Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Pemuda, Kota Tasikmalaya. Kompleks tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, meskipun berada di wilayah administrasi kota. Sejumlah komunitas seni dan budaya telah menggunakan salah satu bagian kawasan itu sebagai ruang berkegiatan selama bertahun-tahun. Menurut keterangan koordinator aksi yang diberitakan KAPOL.ID, tempat tersebut telah dirawat dan digunakan berbagai komunitas selama sekitar 15 tahun. Artinya, Buleud bukan hanya sebuah alamat dalam kawasan aset daerah. Di sana telah terbentuk kebiasaan berkumpul, bekerja, dan saling mengenal melalui kegiatan seni. [1](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Keterangan mengenai rencana penataan kawasan itu masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Berita resmi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada 28 Oktober 2026 menyebutkan sepuluh dari lima belas bangunan di kompleks eks Setda direncanakan dibongkar pada awal November. Lima objek lainnya akan dibersihkan dan dikosongkan. Daftar lima objek itu mencakup bekas kantor Setda, bekas kantor arsip, bekas pos Satpol PP, pagar, dan lapangan upacara. Pagar dan lapangan tentu tidak dapat begitu saja dikelompokkan sebagai bangunan. Sehari kemudian, Pikiran Rakyat Garut dan Radar Tasikmalaya memberitakan keterangan Bupati bahwa dua bangunan akan dipertahankan, yakni bekas kantor Setda dan bekas koperasi yang direncanakan menjadi tempat pengelola parkir. Bupati juga menyatakan penataan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengusir kelompok seni, melainkan mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Rincian mengenai objek yang dibongkar, bagian yang dipertahankan, dan ruang yang selama ini digunakan komunitas masih perlu dijelaskan secara lebih terang. [2]-[4]-[5](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Alasan pemerintah mempunyai konteksnya sendiri. Kondisi bangunan yang dianggap mengkhawatirkan dan kebutuhan lahan parkir di sekitar pusat perdagangan merupakan persoalan yang perlu ditangani. Pemanfaatan aset juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola barang milik daerah. Akan tetapi, ukuran pemanfaatan tidak hanya berhubungan dengan bangunan yang masih berdiri atau lahan yang dapat menghasilkan pendapatan. Ada kegiatan masyarakat yang selama ini berlangsung di tempat tersebut. Dua kepentingan bertemu di satu kawasan, dan keduanya perlu dibicarakan tanpa menganggap salah satunya tidak ada.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Keberatan terhadap rencana penataan kemudian dibawa ke ruang publik melalui aksi Masyarakat Buleud Melawan pada 2 dan 3 November 2026. Di sejumlah titik pusat Kota Tasikmalaya, termasuk kawasan Taman Kota dan Jalan HZ Mustofa, para seniman menyampaikan sikap melalui teater, musik perkusi, lukisan, orasi, hingga aksi memasak. Mereka mempertanyakan rencana pembongkaran sekaligus meminta ruang dialog dengan pemerintah. Aksi itu memperlihatkan bahwa kehidupan seni di Tasikmalaya tidak tumbuh dari satu kelompok saja. Ada komunitas yang telah lama berjalan, kelompok yang lebih muda, sanggar, padepokan, pegiat literasi, dan orang-orang yang bekerja di wilayah kebudayaan tanpa selalu berada dalam struktur organisasi. [3]–[6]–[7](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Di titik ini, pertanyaan tentang siapa yang berbicara atas nama seniman menjadi lebih rumit. Kita tidak mungkin mengharapkan setiap pelaku seni hadir dalam setiap pertemuan. Dunia seni tidak mempunyai satu pintu masuk, satu organisasi, atau satu daftar anggota yang mencakup semua orang. Sebagian komunitas bernaung dalam organisasi, sebagian lain tumbuh dari pertemanan dan kebutuhan berkarya. Ada yang terbiasa menyampaikan aspirasi melalui forum, ada pula yang bergerak secara mandiri. Perbedaan itu bukan tanda bahwa kehidupan seni berjalan tanpa arah. Justru itulah kenyataan yang perlu diperhitungkan ketika pemerintah mencari pihak untuk diajak bicara.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Kehadiran beberapa orang dalam sebuah pertemuan tidak dengan sendirinya berarti seluruh seniman telah terwakili. Sebaliknya, tidak hadirnya suatu komunitas juga tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintah menutup pintu dialog. Hal yang perlu diketahui adalah dalam kapasitas apa seseorang hadir, siapa yang memberinya mandat, dan bagaimana aspirasi dari kelompok lain dapat disampaikan. Seseorang bisa datang sebagai seniman, pengurus organisasi, undangan pemerintah, atau wakil komunitas yang secara khusus memberinya kepercayaan. Kedudukan itu tidak selalu sama.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Salah satu lembaga yang diharapkan menjadi penghubung antara pelaku seni dan pemerintah adalah Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya (DKKT). Kedudukannya bukan tanpa landasan. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Seni Budaya, melalui Pasal 10, mengatur pembentukan Dewan Kesenian dan/atau Kebudayaan sebagai wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam pembinaan seni dan budaya. Pasal 11 mengatur keanggotaan, kepengurusan, mekanisme kerja, pengukuhan oleh Wali Kota berdasarkan usulan pengurus, serta kemungkinan fasilitasi pembentukannya oleh perangkat daerah. Dengan demikian, peraturan tersebut menempatkan dewan sebagai wadah kelembagaan bagi organisasi masyarakat di bidang seni budaya, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. [13](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Dalam forum Gempungan Seniman di Hotel City pada 22 November 2025, para peserta menyepakati penggunaan nomenklatur Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kota Tasikmalaya. Tatang Pahat terpilih sebagai ketua untuk periode 2025–2030. Pemerintah Kota Tasikmalaya kemudian melantik kepengurusan Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya pada 31 Desember 2025. Publikasi pelantikan pemerintah menggunakan nama Dewan Kesenian Kota Tasikmalaya, sedangkan pemberitaan Gempungan Seniman menyebut DKKT. Perbedaan penyebutan itu tercatat dalam dua pemberitaan mengenai perkembangan kelembagaan yang sama. [8]–[9](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Ketentuan tersebut memberi gambaran mengenai posisi dewan sebagai wadah berhimpun organisasi masyarakat. Akan tetapi, kehidupan seni tidak seluruhnya berlangsung melalui organisasi. Ada komunitas yang memiliki badan atau kepengurusan, ada kelompok yang tumbuh dari pertemanan dan kebutuhan berkarya, dan ada pula pelaku seni yang bekerja secara mandiri. Mereka tetap menjadi bagian dari kehidupan kebudayaan kota, meskipun tidak semuanya berhimpun dalam satu lembaga. Di sinilah persoalan keterwakilan perlu diperhatikan: sejauh mana wadah kelembagaan dapat mendengar kelompok yang berada di dalamnya sekaligus membuka komunikasi dengan mereka yang tidak menjadi bagian dari struktur tersebut?(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Dinamika mengenai keterwakilan itu juga terlihat ketika DKKT membentuk Komite Kebudayaan pada awal 2026. Sejumlah pegiat budaya mempertanyakan kedudukan dan arah kerja komite tersebut dalam kaitannya dengan pemajuan kebudayaan. Ketua DKKT, Tatang Pahat, menjelaskan bahwa komite itu dimaksudkan sebagai instrumen kerja tematik, bukan lembaga yang mengambil alih peran komunitas, masyarakat adat, atau kelompok kebudayaan yang telah lebih dahulu hidup. Perbedaan pandangan tersebut diberitakan pada Januari 2026. [10]–[11](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Perdebatan itu berlangsung sebelum polemik Galeri Buleud mencuat. Keduanya memang tidak dapat disamakan, tetapi ada pertanyaan yang beririsan: bagaimana lembaga kebudayaan menempatkan diri di tengah komunitas yang beragam? Sebuah lembaga dapat menjalankan tugasnya, menyusun program, dan membangun komunikasi dengan pemerintah. Pada saat yang sama, komunitas di luar struktur kelembagaan tetap mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan sendiri. Tidak semua perbedaan kebutuhan dapat diselesaikan melalui satu forum, sebagaimana satu kepengurusan tidak mungkin mengetahui seluruh pengalaman orang-orang yang berkegiatan seni.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Kerumitan bertambah karena kawasan eks Setda berada di Kota Tasikmalaya, tetapi asetnya milik Kabupaten Tasikmalaya. Kedua pemerintahan daerah memiliki perangkat dan kewenangan masing-masing dalam urusan kebudayaan. Di Kabupaten Tasikmalaya, bidang tersebut berada dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), sedangkan di Kota Tasikmalaya berada dalam lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar). Sementara itu, kehidupan komunitas tidak selalu berjalan mengikuti batas kerja antarperangkat daerah. Sebuah kelompok dapat berkegiatan di wilayah kota, menggunakan aset milik kabupaten, dan berhubungan dengan lembaga yang berada dalam lingkungan pemerintahan berbeda. [2]–[9](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Kota Tasikmalaya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Pada tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pemajuan kebudayaan. Kerangka aturan itu memberi landasan bagi kerja kebudayaan. Dalam perkara Buleud, yang masih perlu diterangkan adalah bagaimana landasan tersebut diterjemahkan menjadi komunikasi, pelibatan, dan keputusan yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. [12]–[14](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Di tengah polemik itu, muncul pembicaraan mengenai tempat alternatif. Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya meninjau kawasan Gunung Pompok sebagai salah satu kemungkinan ruang bagi seniman dan budayawan. Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhani menyampaikan rencana tersebut pada awal November 2026. Lokasi itu masih dalam tahap peninjauan, dengan pelibatan unsur seniman dan budayawan untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan mereka. Karena itu, Gunung Pompok belum dapat disebut sebagai ruang pengganti yang telah ditetapkan atau siap digunakan. [15](Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Tempat baru tentu mempunyai persoalan sendiri. Akses, kondisi bangunan, biaya perawatan, pengelolaan, dan kecocokan dengan kegiatan perlu diperhitungkan. Ruang latihan teater belum tentu mempunyai kebutuhan yang sama dengan ruang pameran. Tempat pertemuan komunitas juga tidak selalu dapat berfungsi seperti gedung pertunjukan. Sebuah lokasi mungkin tampak sesuai ketika ditinjau, tetapi kegunaannya baru dapat dinilai setelah kebutuhan para penggunanya dibicarakan dengan jelas. Mengganti alamat belum tentu menyelesaikan persoalan apabila cara mengelolanya masih menyisakan pertanyaan yang sama.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Pada 8 November 2026, persoalan Buleud kembali dibicarakan melalui Aksi Jilid 7 bertajuk Nyatur Kawijakan, yang diselenggarakan Forum Silaturahmi Seniman dan Penggiat Literasi Tasikmalaya Raya di kawasan Buleud. Wayang golek dengan dalang Opick Sunandar Sunarya menjadi bagian dari kegiatan malam itu. Acara berlangsung sekitar pukul 21.00 hingga 23.00, setelah pertandingan Persib. Pertunjukan dan pertemuan tersebut menjadi bentuk solidaritas untuk mempertahankan Buleud sebagai ruang kreatif publik. Malam itu, wayang golek dan pertemuan para pegiat seni kembali mengisi kawasan tersebut, sementara kepastian mengenai keberlanjutan ruang berkegiatan mereka belum juga diperoleh.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Setelah acara selesai, orang-orang pulang dengan pengalaman dan kepentingan masing-masing. Ada yang telah mengenal Buleud sejak lama, ada yang datang setelah polemik pembongkaran mencuat, ada pula yang hadir untuk menyaksikan wayang golek. Di kompleks yang sama, penataan aset tetap menjadi urusan pemerintah. Pencarian tempat alternatif masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Di antara dua urusan itu, ada satu hal yang belum selesai dijawab: bagaimana memastikan orang-orang yang akan menggunakan ruang kebudayaan ikut didengar ketika masa depannya sedang dibicarakan.(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
GARIS TIPIS ANTARA TRADISI DAN ALTERNATIF
(Source: kosapoin.com/siapa-yang-diajak-bicara-atas-nama-seni)
Tulisan Lain dari Penulis :
Negara: Indonesia (West Java)
Device: Desktop
OS: Windows, Browser: Chrome
