Kemerdekaan sejati bukan sekadar lepas dari penjajahan fisik, melainkan pembebasan dari ketimpangan sosial-ekonomi paling mendasar. Salah satunya kebutuhan akan perumahan. Wujud nyata misi ini oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditunjukkan dalam komitmen ambisius membangun dan merenovasi 3 juta rumah per tahun, dengan prioritas utama menempatkan kebutuhan perumahan sebagai fondasi kesejahteraan rakyat. Program ini merupakan penjabaran langsung dari Asta Cita, khususnya pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan ekonomi dari desa hingga pesisir, yang dirancang untuk mengatasi akar masalah backlog perumahan yang kronis. Data terkini menunjukkan backlog kepemilikan rumah mencapai sekitar 15 juta unit pada 2025, naik dari angka sebelumnya sekitar 9,9 juta, sementara rumah tidak layak huni tetap di kisaran 26 juta unit. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo, berkomitmen penuh untuk menyelesaikan tantangan ini melalui pendekatan terintegrasi yang pro-rakyat.
Simbol Kedaulatan Rakyat
Presiden Prabowo melihat perumahan bukan sekadar atap bagi tempat tinggal, tetapi instrumen pemerataan yang kuat untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pesisir dan pedalaman, serta kelas menengah bawah dengan lapisan atas. Target pembangunan 3 juta rumah per tahun membuktikan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi ini. Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditingkatkan menjadi 350.000 unit, dengan penyaluran hingga akhir 2025 mencapai lebih dari 263.000 unit senilai Rp 32,67 triliun. Capaian ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah program FLPP, menunjukkan akselerasi nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Acara akad massal kredit, termasuk yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo, menjadi simbol kehadiran negara bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk pekerja informal seperti ojek online, guru honorer, hingga penyandang disabilitas. Presiden Prabowo menyebutnya “karpet merah untuk rakyat”, di mana subsidi bunga rendah, cicilan terjangkau, dan inovasi seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi terus ditingkatkan, dengan target melonjak signifikan pada 2026 untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Pemerintah juga mengoptimalkan peran Badan Bank Tanah untuk menyediakan lahan murah, termasuk aset negara dari sitaan korupsi dan HGU yang tidak diperpanjang, serta kolaborasi dengan investor internasional seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan masalah lahan, tapi juga mendorong pertumbuhan fiskal dan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Penyangga Kehidupan
Keberhasilan program pengadaan perumahan bagi rakyat bergantung pada penyelesaian masalah klasik ketersediaan lahan. Melalui Badan Bank Tanah yang efektif dan reformasi agraria, pemerintah berhasil mendorong integrasi dengan Transportasi Publik berbasis Transit Oriented Development (TOD), sehingga hunian tidak terisolasi dan menghindari pembentukan “kota hantu” yang membebani biaya hidup. Dari sisi kesejahteraan sosial, rumah layak bukan hanya aset material, tapi penyangga kehidupan dan martabat manusia. Ia mengurangi stres psikososial, memutus rantai kemiskinan antar generasi, dan meningkatkan produktivitas, terutama bagi MBR informal yang mayoritas belum punya rumah. Program ini juga menjadi motor penggerak ekonomi, dengan potensi menyerap jutaan tenaga kerja dan mengaktifkan industri terkait seperti bahan bangunan dan konstruksi.
Menurut Profesor Michael Oxley, pakar perumahan dari Universitas De Montfort, Inggris, “Program perumahan rakyat seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan program ini bergantung pada implementasi yang efektif dan transparan.”
Contoh sukses internasional adalah Singapura melalui Housing and Development Board (HDB), yang berhasil menyediakan perumahan terjangkau bagi lebih dari 80% penduduknya, didukung kebijakan fiskal kuat dan integrasi transportasi publik.
Tantangan dan Solusi
Ambisi membangun 3 juta rumah memang menghadapi tantangan struktural seperti kenaikan harga lahan dan koordinasi antar lembaga. Namun, pemerintah di bawah Presiden Prabowo menjawabnya dengan pengawasan ketat, inovasi pembiayaan, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan investor asing. Realisme target terus dijaga melalui eksekusi lugas dan gotong royong nasional.
Misi perumahan Presiden Prabowo mengajak kita merefleksikan ulang makna kesejahteraan: bukan sekadar angka GDP, tapi tempat berpijak yang layak bagi setiap warga. Di usia republik yang matang, program ini menjadi warisan transformasional, membangun generasi mandiri dan berdaya. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, termasuk peningkatan anggaran dan sinergi semua pihak, program ini tidak hanya mengurangi backlog secara signifikan, tapi juga memperkuat fondasi bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat. Keberhasilan ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir sepenuhnya untuk rakyatnya, mewujudkan kemerdekaan sejati bagi semua.
Opini: Pencopotan, Sowan Lirboyo, dan Arah Baru NU
