Di Negeri dimana keberagaman menjadi fondasi ideologis, kini sedang menghadapi problem komunal. Hegemoni mayoritas meminggirkan minoritas.
Keberagaman yang diagungkan dalam retorika nasional justru memudar dalam praktik sosial dan media. Media disibukkan dirinya sendiri, dalam pasar persaingan dan ruang-ruang legislasi melelahkan.
Boleh jadi ini kegagalan kolektif, akibat negara gagal merumuskan totalitas “demokrasi,” Thomas Hobbes, menyebut sebagai “deus mortalis,” dewa fana, negara punya kekuasaan, tapi terbatas.
Media sebagai penjaga demokrasi, secara epistemologi belum menyentuh isu-isu keragaman, ada deviasi konten sistematis, diperparah tekanan agenda setting kekuasaan dan tren digital, sehingga abai isu-isu minoritas
Keringnya kampanye hak buruh, sepinya kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan cepat redanya kasus lingkungan hidup yang merusak peradaban, semua cepat tenggelam dari permukaan pemberitaan.
Padahal demokrasi melindungi imunitas media dari kooptasi apapun, termasuk narasi stabilitas dan pertumbuhan. “Stabilitas penting tapi tak boleh mengekang percakapan diruang publik”, kata Algooth Putranto
Filsuf seperti Michel Foucault melihat negara sebagai wadah kontrol sosial, kerap menggunakan berbagai institusi dan praktik kekuasaan untuk mengendalikan isu publik.
Sementara itu, Karl Marx melihat negara sebagai alat pemaksa, digunakan penguasa mempertahankan privatisasi kepemilikan atas alat – alat produksi mereka.
Media tak boleh kalah, didikte oleh kekuasaan dalam visibilitas engagement mayoritas. Media harus mampu menjadi panggung suara minoritas agar tidak noise, apalagi tersingkir.
Jika ini terjadi, jelas mengancam konstruksi demokrasi: hilangnya perspektif minoritas, berarti hilangnya inovasi epistemik yang lahir dari dialektika perbedaan.
Penting mereformasi diri, mengedepankan konten minoritas, melibatkan kurasi algoritmik (media sosial), dan memperkuat posisi dewan independen sebagai penjaga hegemoni pusat, dalam hal Dewan Pers.
Tanpa transformasi ini, media bukan lagi menjadi pagar kebhinekaan, melainkan ruang reproduksi hegemoni yang disamarkan sebagai modernitas.
Media harus menjadi ruang ontologis dimana setiap identitas bukan hanya ada, melainkan bermakna.
Bandung, 8 November 2025
Refleksi Taun 2025, Resolusi taun 2026
