Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan atau food self-sufficiency tahun 2025.
Dalam panen raya di Karawang, pernyataan swasembada itu dikukuhkan sebagai bukti kekuatan lumbung pangan Indonesia. Tidak hanya beras, tetapi juga jagung, yang membuka peluang penurunan harga pakan ternak dan pupuk. Pada kesempatan itu, Presiden menganugerahkan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kontribusinya.
Sukses besar ini diraih dalam satu tahun, lebih cepat dari target semula empat tahun. Data BPS, produksi beras sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,7 juta ton. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog tercatat 3,24-3,25 juta ton hingga akhir 2025, dengan puncak panen pernah mencapai 4,2 juta ton.
Jika stok bertahan dalam beberapa bulan kedepan, tahun ini Indonesia berpotensi mengekspor beras untuk kali pertama dalam sejarah modern.
Keuntungan strategis
Dengan Swasembada Indonesia tidak melakukan impor beras maupun jagung pakan sama sekali. Menghemat devisa signifikan, memperkuat neraca perdagangan dan stabilitas rupiah. Menekan inflasi pangan, membuat harga beras lebih terkendali dan terjangkau.
Data lain menyebut, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu produksi melimpah meningkatkan pendapatan petani, menurunkan biaya input seperti pupuk dan pakan ternak, akibat pasokan bahan dasar cukup.
.
Swasembada menjadi perisai pengaman krisis global, ancaman konflik geopolitik bahkan gangguan rantai pasok, termasuk mematikan praktek mafia beras. Lebih penting dari itu, Indonesia tak lagi rentan terhadap fluktuasi harga impor. Justru mendorong stok beras dunia mencapai rekor tertinggi, akibat kontribusi Indonesia. Pada gilirannya dapat menyebabkan harga beras global anjlok. Ini artinya meningkatkan daya tawar diplomasi pangan Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai model ketahanan pangan.
Capaian swasembada pangan Indonesia pernah diraih Indonesia pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Program intensifikasi pertanian melalui Revolusi Hijau dan Repelita meningkatkan produksi menakjubkan. Menghentikan impor, bahkan melakukan ekspor.
Keberhasilan tersebut memikat Food and Agriculture Organization – FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengundang Presiden Soeharto berbagi pengalaman di forum internasional tahun 1985.
Sayang, swasembada tersebut tidak bertahan setelah 1988 terjadi guncangan politik, degradasi lahan, dan perubahan kebijakan, mengakibatkan kembali ketergantungan pada impor.
Swasembada dunia
Swasembada pangan diukur berdasarkan kemampuan suatu negara memproduksi makanan domestik untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.
Ada 7 kelompok pangan esensial mulai buah, sayur, staples/karbohidrat, protein nabati, daging, ikan, dan susu. Ini berdasar studi Nature Food 2025 terhadap 186 negara.
Sejauh ini baru satu negara yang mampu melakukan 100 persen swasembada 7 kelompok makanan, yakni Guyana. Disusul China dan Vietnam dengan 6 dari 7 kelompok jenis pangan. Kini Indonesia sebagai salah satu negara yang baru mencapai tonggak swasembada di 2 komoditas kunci, beras dan jagung, bersamaan dengan Burkina Faso
Beberapa pakar dunia berpandangan swasembada, atau autarki pangan, merupakan strategi lebih luas untuk ketahanan pangan global, di mana perdagangan internasional dan keberlanjutan memainkan peran krusial.
Ini mencerminkan filsafat bahwa kemandirian pangan sejati bukan isolasi, melainkan harmoni antara produksi domestik dan interdependensi dunia.
Hens Run Haar, profesor tata kelola sistem pangan berkelanjutan di Utrecht University, Belanda, menilai swasembada bukan senjata keberlanjutan. Bagi negara seperti China dan Vietnam yang mandiri di enam dari tujuh kelompok, swasembada harus disertai upaya pengurangan limbah pangan akibat pergeseran pola konsumsi dari protein hewani ke nabati, agar tidak terjadi degradasi lingkungan.
Sejarah ditulis ulang
Tahun 2026, Indonesia menulis ulang sejarah emas tentang swasembada secara adaptif, menempatkan negara pada posisi strategis di arena internasional. Dengan memberikan perlindungan terhadap volatilitas harga pangan global dan meningkatkan daya tawar diplomasi.
Menghentikan impor beras sepanjang 2025, setelah impor signifikan pada tahun sebelumnya, menunjukkan kontribusi Indonesia pada penurunan harga beras dunia dan mengurangi kerentanan gangguan rantai pasok global, seperti krisis energi atau konflik perdagangan.
Secara esensial, kemandirian pangan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris besar, berpotensi menjadi penyumbang stabilitas pangan regional di tengah tantangan perubahan iklim.
Guna menjaga ekosistem pangan tetap sehat dan mampu melawan risiko global. Maka swasembada harus diarahkan pada pentingnya keberlanjutan melalui pengendalian alih fungsi lahan dan subsidi tepat sasaran.
Perspektif internasional
International Rice Research Institute – IRRI, Lembaga Penelitian Padi Internasional, organisasi penelitian dan pelatihan pertanian internasional memuji kemajuan Indonesia menuju self-sufficiency ratio tinggi sebagai model bagi negara-negara berkembang di Global South.
Catatan kritisnya, tanpa reformasi struktural dan penguatan ekosistem pertanian, prestasi ini dapat terancam terputus ditengah jalan seperti era presiden Soeharto. Mengingat swasembada memerlukan keseimbangan antara produksi, lingkungan, dan kebijakan jangka panjang, bukan sekedar pencapaian sementara. Perlu tetap mengokohkan komitmen berkelanjutan bahwa sswasembada adakah peta jalan baru bagi ketahanan pangan nasional, dalam transisi rentan terhadap tatanan pangan global.
Tantangan Politik di Era Deterensi dan Kecerdasan Buatan
Tulisan Lain dari Penulis :
