Nalar vs Panggung - Kosapoin.com

Jejak dua Pendapat dari Abah Omtris dan Ayah Dody

Pendapat dari: Abah Omtris

Ki Semar Badranaya – Pemerhati Kebijakan Pertahanan

Penunjukan Sabrang Mowo Damar Panuluh ke dalam lingkar Kementerian Pertahanan bukan sekadar keputusan administratif. Ia adalah gejala. Gejala dari negara yang mulai kehilangan kejelasan tentang apa itu keahlian, apa itu simbol, dan apa itu kekuasaan.

Masalahnya tidak terletak pada siapa Sabrang sebagai individu. Ia cerdas, artikulatif, reflektif, dan terbiasa berbicara tentang makna. Justru di situlah letak persoalan. Negara bukan ruang pencarian makna. Negara adalah mesin keputusan yang bekerja di bawah tekanan risiko, konsekuensi, dan kegagalan yang nyata. Ketika negara mengaburkan batas antara pemikir publik dan aktor strategis, yang dipertaruhkan bukan reputasi seseorang, melainkan keselamatan kolektif.

Narasi perang kognitif dan ketahanan budaya terdengar mutakhir, hampir elegan. Tetapi dalam praktik pertahanan modern, perang kognitif bukan metafora. Ia adalah disiplin keras yang berdiri di atas intelijen, data, psikometri, operasi pengaruh, dan rantai komando yang jelas. Ia bukan ruang kontemplasi, bukan forum diskursif, dan bukan arena spiritualitas publik. Ia adalah wilayah di mana kesalahan kecil bisa memicu ketidakstabilan besar.

Ketika negara memilih figur dengan kekuatan simbolik tinggi namun tanpa rekam jejak kebijakan pertahanan yang dapat diuji, yang terjadi adalah substitusi: pengalaman digantikan oleh narasi, kompetensi digeser oleh karisma intelektual. Ini bukan terobosan. Ini kemunduran yang dibungkus bahasa progresif.

Lebih dalam lagi, keputusan ini menunjukkan kegagalan negara membangun infrastruktur pengetahuan pertahanan yang matang. Negara yang sehat tidak perlu “meminjam” legitimasi dari panggung budaya untuk mengisi kekosongan strategis. Ia menumbuhkan kader sipil pertahanan, merawat tradisi riset, dan menciptakan jalur panjang antara pemikiran dan keputusan. Ketika jalur itu dipotong, yang tersisa adalah shortcut kekuasaan.

Ada ilusi berbahaya bahwa kedalaman berpikir otomatis berbanding lurus dengan kelayakan memegang mandat negara. Padahal berpikir bebas dan berpikir bertanggung jawab adalah dua hal yang berbeda. Pemikir publik bebas salah tanpa konsekuensi struktural. Aktor negara tidak. Negara tidak boleh dijalankan oleh orang-orang yang tidak pernah diuji oleh kegagalan kebijakan, tekanan birokrasi, dan pertanggungjawaban publik.

Yang lebih mengkhawatirkan bukan satu nama, melainkan preseden. Jika hari ini seorang seniman-intelektual masuk ke jantung pertahanan atas nama nalar dan budaya, besok siapa lagi? Influencer geopolitik? Motivator nasionalisme? Penceramah ketahanan mental? Negara yang tidak menjaga pagar epistemiknya akan perlahan berubah menjadi panggung eksperimentasi simbolik.

Pertahanan semesta bukan berarti semua orang bisa masuk. Justru sebaliknya: ia menuntut disiplin peran yang ketat. Militer tahu batasnya, sipil tahu tanggung jawabnya, dan intelektual tahu jaraknya dari kekuasaan. Ketika semua peran dilebur atas nama kebaruan, yang hilang adalah akuntabilitas.

Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah Sabrang mampu berpikir. Ia jelas mampu. Pertanyaannya adalah apakah negara masih tahu perbedaan antara berpikir tentang negara dan bertanggung jawab atas negara. Jika tidak, maka yang sedang kita saksikan bukan metamorfosis logika, melainkan erosi perlahan dari rasionalitas kekuasaan itu sendiri.

Dan dalam urusan pertahanan, erosi kecil selalu berujung pada keruntuhan besar.

Jejak Pendapat dari Ayah Dody

Para Penguasa Pengusaha kebingungan sendiri, ini menyentuh komodifikasi budaya dan politik pertunjukan, dimana batas wewenang politik dan ekspresi budaya menjadi kabur.

Sering kali, penguasa menggunakan simbol budaya (pakaian adat, ritual, atau festival) bukan untuk melestarikan nilai luhurnya, melainkan sebagai alat kosmetik politik. Disini, panggung budaya hanya menjadi latar belakang untuk melegitimasi kekuasaan atau menarik simpati masa.

Kebingungan terjadi ketika penguasa merasa lelah melakukan tugas kepemimpinan hanya dengan tampil secara estetis di acara-acara kebudayaan. Padahal, tugas utama dipanggung kekuasaan adalah pengambilan kebijakan substansial terabaikan oleh hiruk pikuk seremonial.

Ketika penguasa mengintervensi panggung budaya, ada risiko tradisi tersebut dipolitisasi. Nilai-nilai budaya yang seharusnya independen dan kritis dipaksa tunduk pada kepentingan penguasa, sehingga panggung budaya kehilangan “ruh” aslinya dan menjadi sekadar alat propaganda…

Kebingungan ini sering memicu sengketa di masyarakat. Rakyat merasa mungkin identitas budayanya dibajak untuk kepentingan elektoral. Sebaliknya, penguasa merasa telah berjasa mempromosikan budaya, meski sebenarnya hanya menyentuh permukaannya saja.

Penguasa yang ideal seharusnya mampu membedakan keduanya: mendukung panggung budaya melalui kebijakan perlindungan dan pendanaan tanpa harus mendominasi narasi di dalamnya, sembari tetap fokus menjalankan mandat di panggung kekuasaan secara profesional.

Jadi, Bagaimana politik memengaruhi kebijakan kebudayaan di Indonesia, bisa lihat rujukannya pada Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan…

Ya begitulah, pada fenomena komodifikasi budaya dan politik pertunjukan para penguasa, dimana batas-batas wewenang politik dan ekspresi budaya menjadi kabur.

Di sini jelas Penguasa Pengusaha pada bingung dimana letak Nalar dan Panggung…

Sekian Terimakasih
Jejak Pendapat dari Ayah Dody dan Abah Omtris…
Salam Budaya

Bandung, 12.Januari.2026