Konsep majelis seni kehidupan baru dan politik berangkat dari kesadaran bahwa seni, kehidupan sosial, dan politik tidak pernah benar-benar berjalan di jalur yang terpisah. Ketiganya saling bersinggungan, saling memengaruhi, dan kerap menentukan arah peradaban sebuah bangsa. Dalam konteks ini, seni tidak hanya dipahami sebagai ekspresi estetika atau hiburan semata, melainkan sebagai ruang kultural tempat keresahan publik, identitas kolektif, dan kritik sosial menemukan bentuknya. Sementara itu, politik hadir sebagai arena pengelolaan kekuasaan dan perbedaan yang pada dasarnya bertujuan mengatur kehidupan bersama. Di tengah arus globalisasi yang membawa budaya baru sekaligus memicu krisis identitas, pertemuan antara seni dan politik menjadi medan penting untuk merumuskan kembali arah kebudayaan dan karakter bangsa.
Dalam dimensi politik, seni memiliki posisi yang tidak bisa diabaikan. Kebijakan kebudayaan seharusnya tidak ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian dari strategi kebudayaan nasional yang diperjuangkan secara sadar oleh partai politik dan pemerintah. Seni kerap menjadi medium paling jujur dalam mengekspresikan keresahan publik, dan karena itu politisi dituntut mampu membaca serta merespons suara-suara tersebut melalui kebijakan yang relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam praktik sosial, seni juga dapat memengaruhi kebijakan publik melalui kesepakatan sosial, dinamika opini, dan kelatahan kolektif yang bekerja dalam ruang komunikasi politik, termasuk melalui mekanisme komunikasi dari mulut ke mulut yang hidup di tengah masyarakat.
Pertautan antara seni dan politik ini mengarah pada gagasan tentang kehidupan baru, yakni sebuah upaya membangun peradaban yang lebih humanis dan bermartabat dengan menjadikan nilai-nilai budaya dan ekspresi seni sebagai fondasi dalam proses politik. Kehidupan baru tidak dimaksudkan sebagai slogan kosong, melainkan sebagai orientasi etis untuk menciptakan sistem politik yang peka terhadap aspirasi masyarakat, menghormati identitas kolektif, serta mampu merespons tantangan global tanpa kehilangan akar budaya. Dalam kerangka ini, seni menjadi kekuatan politik yang konstruktif, sementara politik diharapkan berperan sebagai fasilitator dan pelindung bagi keberlanjutan seni dan kebudayaan.
Dalam konteks Indonesia pada tahun 2026, relasi ini dapat dilihat dalam berbagai fenomena. Politik mulai dipahami, setidaknya dalam wacana kepemimpinan, sebagai seni dan kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat, bukan semata perebutan kekuasaan. Seni kontemporer terus berfungsi sebagai medium kritik dan refleksi sosial-politik, baik melalui musik, sastra, maupun bentuk ekspresi lain yang merepresentasikan aspirasi rakyat dan menggugat ketidakadilan struktural. Pada saat yang sama, pemerintah menjalankan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) 2026 sebagai upaya revitalisasi budaya, dengan mengintegrasikan seni ke dalam kebijakan riset dan pengembangan nasional agar tetap hidup, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Di luar jalur politik formal, muncul pula ruang-ruang refleksi publik yang mengambil bentuk majelis. Inisiatif seperti Majelis Nyala Purnama menghadirkan ruang perenungan kolektif tentang relasi manusia dengan alam dan kehidupan sosial, membuka kemungkinan dialog yang lebih dalam dan jujur mengenai arah kehidupan bersama. Majelis-majelis semacam ini berfungsi sebagai ruang publik alternatif yang membangun kesadaran kolektif, tanpa harus terjebak dalam logika politik praktis. Di sisi lain, seni juga dimanfaatkan sebagai instrumen pembentukan identitas nasional dalam pembangunan wilayah baru seperti Ibu Kota Nusantara, di mana pagelaran seni dan budaya Nusantara dihadirkan untuk menyambut masyarakat sekaligus menegaskan arah kebudayaan di pusat pemerintahan yang baru.
Konsep majelis seni kehidupan baru dan politik, dengan demikian, dapat dipahami sebagai perpaduan antara ekspresi artistik dan kegiatan sosial-spiritual yang membentuk budaya serta moral baru, yang pada gilirannya memengaruhi arena politik. Majelis menjadi ruang pembinaan, penguatan nilai, dan pembentukan visi bersama dalam menghadapi perubahan zaman. Seni berperan sebagai representasi keresahan publik, alat pembangun identitas, sekaligus benteng terhadap degradasi moral dan erosi budaya lokal. Kehidupan baru yang diupayakan adalah peradaban yang berakar pada nilai agama dan budaya, namun tetap mampu berdialog dengan tuntutan modernitas. Politik, dalam kerangka ini, dipahami sebagai seni mengelola kekuasaan dan perbedaan demi kepentingan bersama, dengan seni dan majelis berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang agar politik tetap bermartabat dan berkeadilan.
Implikasi dari hubungan ini terlihat dalam sinergi antara budaya dan politik sebagai kekuatan kultural yang menawarkan alternatif dari praktik politik konvensional yang sering kali transaksional. Melalui ekspresi seni dan aktivitas majelis, aspirasi serta keresahan masyarakat dapat disalurkan secara lebih bermakna, mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif dan berakar pada realitas sosial. Penguatan identitas budaya dan nilai lokal menjadi penting sebagai benteng menghadapi arus globalisasi yang berpotensi mengikis jati diri bangsa, sekaligus sebagai dasar bagi terbentuknya politik kebudayaan Indonesia yang lebih kokoh.
Dalam praktiknya, seni kerap hadir sebagai kritik terhadap korupsi, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan, membangkitkan kesadaran publik yang mendorong tuntutan perubahan. Majelis dapat berfungsi sebagai basis pendidikan sosial dan politik, tidak hanya membahas persoalan keagamaan, tetapi juga isu-isu kebangsaan yang membekali masyarakat agar berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Seni di ruang publik, melalui pementasan dan ekspresi kolektif, mampu mengangkat nilai-nilai luhur bangsa dan membentuk kesadaran bersama yang mendukung tumbuhnya politik yang lebih beretika.
Secara keseluruhan, konsep ini menegaskan bahwa politik sejatinya adalah seni mengelola perbedaan demi kepentingan bersama, sementara seni merupakan instrumen politik kultural untuk memperkuat identitas, menyampaikan kritik, dan menjaga nurani kehidupan bernegara. Dalam dinamika masyarakat yang terus bergerak, pertemuan antara seni, majelis, dan politik menjadi ruang penting untuk merawat kemanusiaan dan membangun peradaban yang lebih adil dan beradab.
Sekian dulu.
Terima kasih.
Salam silaturahmi dan damai.
Bandung, 18 Januari 2026
PENGALENGAN YANG HILANG
Tulisan Lain dari Penulis :
