Simbol Bendera Putih Aceh Bukan Pertanda Menyerah dari Bencana

Bireun: Di hari ke 38 masyarakat Aceh masih dapat bertahan menunggu status nama tanggap bencana ini.

Mengutip pernyataan Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025, Murthalamuddin, S.Pd, MSP. dari kolom Diskominsa Acèh.

Korban bencana banjir dan longsor hingga hari 38 terus bertambah. Berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia 156 orang dan terluka mencapai 1.838 jiwa.

Bencana melanda 18 kabupaten/kota di Aceh beberapa waktu lalu. Musibah ini menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga (KK) terdampak. Dari data sementara, korban luka ringan berjumlah 1.435 orang, luka berat 403 orang, meninggal dunia 156 orang, dan 181 orang masih dinyatakan hilang. Berdasarkan data di Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, jumlah pengungsi hingga hari ini 478.847 jiwa. Pengungsi tersebar di 828 titik pengungsian yang ada di seluruh wilayah terdampak.

Selain korban jiwa, musibah itu juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum yaitu, 138 unit perkantoran, 50 unit tempat ibadah, 161 unit sekolah. Sementara kerusakan infrastruktur antara lain 295 titik jalan dan 146 unit jembatan. Kerugian harta benda masyarakat turut dilaporkan, mulai dari 71.385 unit rumah, 182 ekor ternak, hingga lahan pertanian seperti 139.444 hektare sawah dan 12.012 hektare kebun. (Sumber Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh).

Dalam catatan harian penulis pada hari ke-17 bencana beberapa kepala daerah setingkat Kabupatèn mulai meluap lelahnya (baca berita “Tiga Bupati di Aceh ini Sudah Angkat Bendera Putih, Menyerah dan Tak Sanggup Tangani Banjir”: Seperti 1. Iskandar Usman Al-Farlaky (bupati Kabupaten Aceh Timur), 2. Mirwan merupakan Bupati Aceh Selatan, 3. Haili Yoga bupati Kabupaten Aceh Tengah, dari berita di atas ada satu lagi Bupati yang angkat bendera Putih yaitu Bupati Aceh Utara dijabat H. Ismail A. Jalil., S.E., MM. Yang juga menyatakan angakt bendera putih. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Mendagri Sebut 3 Bupati di Aceh Tak Sanggup Tangani Bencana, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara.

Tito menuturkan, para kepala derah memang tidak akan sanggup menangani bencana di wilayahnya masing-masing karena akses jalan yang tertutup.

“Contohnya di Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani, ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup (akses tertutup),” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

Dari pernyataan empat pemimpin daerah, setingkat Kabupatèn di Acèh dan statemen Mendagri. Semakin kuat bahwa gambaran fakta realitas dari dahayatnya bencana alam Hidrometeorologi tersebut telah membawa gelondongan kayu dari hulu ke hilir daratan rendah Acèh, yang mengakibatkan Acèh porak-poranda dari seluruh wilayah daratan pesisir dan daratan pegunungan Acèh.

Maka tak ayal simbol bendera Putih itu di ucapkan oleh para pemimpin Kami kepada pemerintahan Prabowo agar status nya di jadikan bencana Nasional. Mengingat segala kemampuan wilayah yang terkena bencana minim anggaran serta minim peralatan dan mayoritas peralatan serta perkantoran di wilayah terkena bencana lumpuh total. Maka permintaan alih status bencana itu diminta untuk ditingkatkan. Karena anggapan birokrasi di Acèh bahwa semua keperluan bantuan itu untuk tanggap bencana ada di pemerintahan pusat. Akan tetapi sampai hari ke 17 itu status itu tidak juga di tanggapi dengan serius oleh pemerintah seperti bantuan makanan belum di salurkan, 3 jembatan putus belum di turunkan Kementrian PUPR, bantuan Kementrian Sosial belum juga tiba, BPBN dan BADAN SAR Nasional belum mengirimkan sarana tanggap bencana dari hari pertama bencana sampai hari ke 10 bencana, bahkan PLN pun belum memutuskan mengirimkan tenaga ahli serta suku cadang jinset raksasanya untuk tanggap bencana awal, bahkan lebih menyedihkan banyak nya statement-statement blunder terus dilontarkan oleh pemerintah pusat seperti pernyataan bahlil bahwa Listrik Acèh akan pulih dalam waktu dekat, Kemensos tidak segera menginspeksi berkunjung ke Acèh melihat kerusakan serta kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat Acèh. Bahkan pemerintah Aceh telah meminta bantuan kepada beberapa negara tetangga untuk memberikan bantuan nya. Hanya relawan dari Negeri Jiran Malaysia yang berhasil masuk ke Aceh.

Melihat gejala tidak adanya respon proaktif dari pemerintah pusat dan semakin habis nya rasa sabar masyarakat atas bantuan makanan. Maka dengan keadaan tidak ada keupastian dari pemerintah pusat itu seluruh komponen masyarakat Indonesia terus memberi bantuan dari berbagai model bentuk kebutuhan tanggap Darurat yang diperlukan masyarakat Aceh. dan dampak keteledoran pemerintah pusat membuat masyarakat Aceh murka dan momentum kesembrautan birokrasi dari pemerintah pusat sampai daerah membuat masyarakat tidak berharap banyak lagi pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Maka pernyataan Gubernur Acèh Muzakkir Manaf mencoba mendingingkan suasana yang sedang terluka tersebut dengan pernyataan sah-sah saja rakyat angkat bendera Putih, karena menurut nya bendera Putih itu tanda bahwa rakyat masih punya kemempuan lebih untuk Bangkit tanpa harus berpangku tangan dan percaya kepada pemerintah pusat.

Dari situasi itu Kami dari lapisan masyarakat Aceh dan Masyarakat independent sudah angkat bendera Putih kepada pemerintah pusat, karena menurut masyarakat bencana ini bukan bencana banjir air rob biasa dari laut atau banjir Bandang biasa yang hanya menggenangkan air semaya, tapi banjir ini telah menurunkan struktur tanah dari gunung-gunung Acèh beserta kayu-kayu besar sehingga merobohkan seluruh rumah dan menghilangkan rumah masyarakat Aceh.

Maka pernyataan kami mengatakan bahwa Bendera Putih kami angkat bukan kami menyerah pada masyarakat Dunia. Kami angkat bendera Putih karena di Indonesia ada negara yang wajib menolong rakyatnya dengan segala kekuatannya. Tapi menyerah untuk minta kepada Jakarta, karena bantuan nyata ada pada saudaraku dari luar pemerintah. Hanya doa dan harapan kecil yang masih ada dalam Tubuh kami….