PELAJAR DITAMPAR HALILINTAR

pp

INDONESIA TANAH AIR BETA, negeri di mana buku kadang lebih mahal dari angan-angan harapan, dan harapan lebih sering terlindas uang kas yang tak pernah menyisa di brankas sekolah.

Di negeri ini, seorang pelajar bernama siapa saja, entah Amin, Bunga, Citra, Dollah atau mungkin termasuk engkau atau anakmu, berjalan dengan seragam kusut, bukan malas disetrika, sebab setrikanya berpindah ke tukang loak, sewaktu listrik nunggak tiga bulan seperti bayaran sekolah.
Beginilah nasib seorang pelajar di sekolah swasta kecil, di tepian kota.

Sebuah sekolah yang namanya indah: “Harapan Bangsa Mulia Sejahtera Jaya Abadi Sampai Akhir Masa” Namun, harapan itu tinggal nama panjang yang tak mampu menutupi kas yang memang menipis, bila ditiup angin pun bisa melayang, serupa dompet bapak yang selalu bilang,

“Nak, sabar ya… gaji bapak turun setelah ada kabar dari kantor pusat.”
Kantor pusat yang entah pusatnya dimana, yang tak pernah buka-buka.

Hari ini, si pelajar berdiri di depan kantor TU. Bukan untuk bayar SPP, menagih kuitansi. Tidak …, ia hanya ingin meminta izin ikut ujian. Meski ia tahu jawabannya sudah lebih pasti dari harga cabe rawit yang suka naik turun tanpa permisi.

“Maaf Nak, SPP-mu sudah tiga bulan,” kata petugas TU dengan suara serak yang lebih serak dari pengeras suara musholla sekolah.

“Kalau belum bayar, kamu belum bisa ikut ujian. Aturan sekolah, Nak. Bukan saya yang membuat.”

Beginilah di negeri ini: aturan lebih sakral dari kitab suci, tapi nasib rakyat kecil lebih miris dari peristiwa kecelakaan tragis.

Pelajar itu senyum terpaksa, senyum getir, senyum seperti ketika wifi mati padahal tugas dikumpulkan pukul 23.59. Ia pulang membawa kabar, ibunya cuma sedikit mengangguk, menghela napas, mengusap kepala anaknya sambil berkata,
“Nanti ya, Nak… Ibu usahakan. Ibu coba cari pinjaman.”
Pinjaman yang entah dari siapa,
karena semua tetangga juga sedang galau menanti utang, ditagih aplikasi pinjol, suaranya lebih sering muncul dibanding suara guru BK.

Di balik gedung sekolah itu, para guru sedang rapat bulanan, rapat harapan, rapat kekhawatiran, yang permasalahannya selalu sama:
“Gaji kapan cair?” Pak guru matematika yang rambutnya mulai memutih karena murid tak bisa menghafal rumus, bertanya dengan suara setenang integral tak tentu:

“Bapak Kepala Sekolah, kapan gaji kami dibayar? Sudah tiga bulan, … saya malu sama pedagang beras disamping rumah.”

Kepala Sekolah menatap langit-langit. Bukan mencari inspirasi, melainkan menyembunyikan air mata yang mau menetes.

“Maaf, Pak… SPP banyak yang menunggak. Tidak cuma satu dua. Banyak yang tiga bulan, bahkan sampai lima bulan. Kita tunggu dari orang tua murid … semoga cepat datang mukjizat.”

Nanti, nanti, nanti!
Di negeri ini, rakyat kecil selalu disuruh menanti. Menanti gaji, menanti bantuan, menanti kepastian hidup, dan menanti nasib baik yang datangnya seperti chat mantan, yang sering muncul ketika sudah tidak diharapkan. Guru tetap setia mengajar dengan senyum, sabar, meski isi dompet tinggal kartu nama dan catatan utang warung. Karena guru sangat memaklumi: ilmu tak boleh ikut menunggak seperti SPP.

Kembali ke si pelajar tersebut.
Ia datang ke sekolah esok paginya, duduk di kursi paling belakang, takut ditanya, dipanggil, dan diumumkan seperti daftar RT yang belum bayar iuran sampah.
Teman disampingnya bertanya,
“Kenapa kamu murung? Sakit?”
“Tidak.”
“Putus cinta?”
“Mana sempat…”
“Lalu?”
“Kena SPP.”
Ah, betapa lucunya negeri ini. Putus cinta ditertawakan, tugas dikejar-kejar, uang sekolah ditakuti seperti kuntilanak yang tiba-tiba muncul di kaca jendela.

Di kelas, guru bertanya,
“Kenapa kamu tidak ikut ujian kemarin?”
Si pelajar itu diam. Ia ingin menjawab “karena saya miskin, Pak” tapi kata-kata itu terlalu jujur untuk diucapkan di depan kelas. Kejujuran kadang terlalu tajam, bisa melukai harga diri sendiri. Guru itu tahu, mengerti. Ia bukan hanya mengajar rumus, tapi membaca situasi kritis.

“Sudah, Nak. Kamu ikut saja.
Nanti bapak coba bicarakan ke TU.”

Begitulah, masih ada guru yang mengerti bahwa masa depan tak boleh disandera oleh kuitansi. Guru itu seperti super hero, meski tanpa jubah, tanpa kekuatan super, hanya modal kaporit semangat dan gaji yang belum cair-cair juga.

Namun dunia tidak selalu mengikuti hati baik seseorang.
Pagi itu, datanglah surat edaran:

“Semua siswa yang menunggak lebih dari dua bulan DILARANG IKUT UJIAN SEMESTER.”
Larangan itu seperti badai, menghantam banyak pelajar miskin yang selama ini diam, menghantam juga guru-guru yang sebenarnya tidak setuju, tapi harus tunduk pada peraturan sekolah yang juga tunduk pada realitas finansial. Sebab sekolah swasta itu bukan pabrik amal. Mereka butuh listrik, butuh kapur, butuh spidol, butuh air, dan guru—manusia paling sabar di dunia, juga butuh makan. Dan para orang tua? Mereka saling curi pandang pagi itu. Ada yang bisik-bisik, ada yang pura-pura menelpon, ada yang pura-pura sibuk membaca brosur kursus bahasa Inggris padahal menahan lapar. Mereka tak bermaksud lalai dari kewajiban. Mereka hanya kalah oleh keadaan. Harga beras naik, minyak naik, listrik naik, hanya gaji yang naiknya seperti siput yang belajar yoga.

Sekarang mari kita bicara lebih lantang. Syair pamflet ini bukan sekadar kisah sedih. Ini kritik sosial yang pedas—pedas sampai membuat lidah menari salsa.

Wahai para penentu kebijakan di kursi goyang, tahukah kalian bahwa sekolah swasta kecil adalah benteng terakhir bagi pendidikan rakyat? Tahukah kalian bahwa guru-guru di sana bukan hendak menumpuk harta, tapi memperjuangkan cita-cita? Tahukah kalian bahwa ada siswa yang rela berjalan kaki 3 km, demi masuk kelas, walau tahu mereka akan ditahan karena SPP?

Dan wahai para orang tua yang suka menunggak, ini bukan bermaksud menghina, sekadar mengingatkan. Janganlah anakmu jadi korban. Jika sulit ekonomi, bicara. Pintu kepala sekolah tidak dikunci. Lebih baik jujur daripada pura-pura kuat, menghabiskan uang untuk paket data game online tapi lupa menyisihkan untuk pendidikan anak. Dan sekolah pun jangan terlalu kaku. SPP itu penting, tapi masa depan satu anak jauh lebih penting. Buatlah skema keringanan, barter tenaga, atau program kerja bakti berhadiah pengurangan biaya SPP. Biar orang tua merasa dihargai, bukan dipermalukan seperti daftar para PENUNGGAK PAJAK.

Kata-kata yang tertulis ini ingin bicara jujur, karena jujur kadang lebih pahit dari kopi robusta tanpa gula. Di negeri ini, pendidikan sering dikomersialisasi. Guru dijanjikan “pahlawan tanpa tanda jasa”,
tapi apa gunanya gelar kehormatan apabila dapur tanpa gas, beras dan minyak makan? Orang tua dianggap pelanggan, tapi tanpa pelanggan apa jadi sekolah? Lalu siswa dianggap beban administratif, padahal merekalah masa depan negeri.

Si pelajar itu mulai merasa rendah diri. Ia sering menghindar saat guru memeriksa daftar pembayaran.
Ia berjalan cepat melewati ruang TU seperti pencuri melewati pos ronda.

Ia duduk di kelas tanpa buku baru, karena uangnya habis buat buku tulis dan uang saku yang tak sampai tiga ribu. Tapi ia tetap datang, tetap belajar, tetap menggantung harapan pada papan tulis yang mulai rusak. Karena ia tahu betul: sekali ia menyerah, kemiskinan akan menang.

Sore itu, setelah sekolah bubar,
ia menemani ibunya ke pasar.
Mereka berjualan pisang goreng. Panas, minyak meletup-letup, asapnya naik seperti doa yang tak pernah berhenti. Setiap pisang terjual seribu, setiap seribu disisihkan dua ratus buat uang sekolah. Enam ratus untuk modal besok, dua ratus buat ongkos gas, dua ratus buat tabungan SPP.
Pelan … pelan … dan perlahan.
Beginilah perjuangan yang tak pernah masuk berita nasional.
Tak pernah viral, tak masuk kolom opini, tapi hidup berjalan ke depan, di negeri ini.

Di sisi lain, pihak sekolah juga bekerja keras. Guru rela lembur tanpa dibayar. Kepala sekolah mengetuk pintu sponsor lokal.

Komite sekolah mencari donatur. Tapi negeri ini, memang tak lucu-lucu: donatur lebih suka bangun gapura kampung daripada membantu membayar gaji guru. Karena gapura bisa dipakai untuk berfoto selfie, kalau gaji guru? Paling cuma membuat guru itu tersenyum saat pulang, membeli sembako.

Lalu bagaimana akhirnya?

Pada suatu pagi, si pelajar itu dipanggil ke ruang kepala sekolah. Ia pikir akan dimarahi, ternyata tidak. Kepala Sekolah hanya tersenyum.

“Nak, kamu boleh ikut ujian. Kami putuskan semua siswa menunggak tetap boleh ikut. Soal administrasi, kita cari solusi bersama. Belajar tidak boleh berhenti.”

Si pelajar itu menunduk. Air matanya jatuh tanpa diperintah.
Bukan karena sedih, tapi karena ada keadilan kecil yang lahir hari itu.
Di sekolah itu, guru dan murid akhirnya sepakat: belajar didahulukan, uang dibicarakan belakangan.

Para orang tua diajak rembug desa, mereka sepakat membuat “Gerakan Seribu Sehari” untuk membantu kas sekolah. Sedikit—tapi bukankah perubahan besar dimulai dari sedekah kecil?

Guru pun diajak membuat kelas tambahan berbayar murah, setengahnya untuk guru, setengahnya untuk menutup tunggakan. Sekolah menjadi tempat gotong royong, bukan tempat membuat malu penunggak SPP.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Orang tua jangan lepas tangan. Guru jangan pasrah. Sekolah jangan hanya menunggu. Pemerintah jangan cuma rapat dan foto-foto. Dan masyarakat jangan hanya bilang “kasihan” tapi tak sepeser pun berniat untuk membantu. Jika semua bekerjasama, maka tak ada lagi pelajar yang merasa DITAMPAR HALILINTAR, disebabkan tunggakan SPP.

Tak ada lagi guru yang menahan lapar demi mengajar, tak ada lagi sekolah swasta kecil yang terancam bangkrut dan tutup.

Wahai negeriku, jika kau ingin maju, jangan biarkan sekolah suasta kecil, mati perlahan, seperti lilin yang kehilangan api.

Wahai rakyat, tak baik tinggal diam, karena ketika satu pelajar ada yang gagal, negeri ini kehilangan satu masa depan.

Wahai pejabat, duduklah di kursimu, tapi lihatlah keluar jendela. Ada anak-anak bangsa sedang berjuang dengan SPP yang lebih berat dari beban negara.

Si pelajar itu kini tersenyum, belajar dengan tekun, mengerjakan ujian dengan tangan bergetar, memegang pena seperti memegang nasib sendiri. Ia bukan hanya ingin lulus. Ia ingin menjadi orang yang kelak bisa kembali ke sekolah itu, bukan sebagai penunggak SPP, tapi sebagai seseorang yang mampu membantu menghidupkan sekolah suasta kecil itu kembali. Karena kemiskinan bukan kutukan. Yang disebut kutukan adalah menyerah sebelum mencoba.

“Jangan biarkan anak bangsa menjadi korban kuitansi!”
“Jangan biarkan guru bertahan hidup dengan janji!”
“Jangan biarkan pendidikan dikuasai harga!”.Karena negeri merdeka bukan dengan sebutan bayaran sekolah menunggak, tapi agar setiap rakyat berhak belajar meski kantongnya bolong.

Merdeka bukan hanya untuk upacara, tapi untuk memastikan setiap anak mampu meraih cita-cita tanpa terhadang angka-angka di buku administrasi. Dan pada akhirnya, jika sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah mau sedikit saja menurunkan konsep bermain sendiri, maka SPP tak lagi jadi monster, melainkan sekadar angka yang bisa dicicil bersama.

Bahasa yang keras, pedas, sengak, namun jujur. Sebab kejujuran kadang satu-satunya cara untuk memperbaiki negeri yang lebih suka menyatakan selalu dalam keadaan baik-baik saja, begitulah kiranya …

SEKIAN DULU.

Dari Timur Bekasi
Selasa, 18 Nov 2025
01.11


Apakah artikel ini membantu?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *