Pesan HAM dari Jenewa

^{dok. Dr. Eko Wahyuanto}

Ketukan palu di Markas Besar PBB Jenewa awal Januari mengubah prosesi seremonial menjadi pengakuan dunia atas peran Indonesia dalam gerakan Hak Asasi Manusia – HAM dan keadilan.

Untuk kali pertama dalam sejarah sejak Dewan HAM PBB dibentuk, Indonesia resmi dikukuhkan sebagai Presidensi Dewan HAM PBB, justru di tengah suhu politik dunia panas dingin.

Posisi ini menjadi pesan kuat Jenewa terhadap Jakarta bahwa dalam percaturan politik dan hukum internasional, Indonesia bukan sekadar pemain, melainkan konduktor dalam orkestra moral internasional.

Keberhasilan Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026, bukan tiba – tiba tetapi buah manis dari apa yang saya sebut sebagai “Diplomasi Presisi” ala Presiden Prabowo Subianto.

Sejak dilantik, Presiden Prabowo konsisten menawarkan gagasan perdamaian dunia dalam gaya diplomasi tegas namun merangkul. Menempatkan kepentingan nasional dalam bingkai kemanusiaan global secara berwibawa.

Sentuhan ala Timur

Mari jujur, dunia internasional hari ini adalah rimba raya dengan standar ganda. Negara-negara besar kerap memainkan narasi kedaulatan berdasar kepentingan mereka. Namun menutup mata pada ketidakadilan di tempat berbeda.

Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo melangkah dengan postur berbeda.
Sebagai orang timur, Prabowo memahami prestige adalah mata uang paling berharga dalam hubungan internasional.

Keberhasilan Indonesia meraup 186 suara dari 192 negara pada pemilihan anggota Dewan HAM, disusul aklamasi oleh Kelompok Asia-Pasifik Desember 2025 membuktikan gerilya diplomatik ala timur itu bekerja.

Presiden Prabowo berhasil meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah negara stabil, demokratis, dan menjunjung tinggi hukum tanpa harus menjadi “pengikut” kekuatan Barat maupun Timur.

Indonesia yang Berani

Capaian ini mengingatkan saya pada pemikiran mendiang Benedict Anderson, pakar sejarah dan politik ternama dari Cornell University yang mendedikasikan hidupnya meneliti Indonesia.

Dalam karyanya yang monumental, Imagined Communities, Anderson menyoroti bagaimana identitas sebuah bangsa terbentuk.

Jika Anderson masih ada dan melihat sukses Indonesia di PBB itu ia akan mengatakan kalau Indonesia sedang membentuk identitas barunya sebagai “Pemimpin Moral Dunia Selatan.”

Dia menulis tentang bagaimana Indonesia lahir dari rahim perlawanan terhadap penindasan.

Narasi itu selalu digaungkan dalam diplomasi Prabowo di Jenewa. Indonesia tidak bicara HAM dengan nada menggurui ala liberalisme Barat, melainkan dengan bahasa solidaritas bangsa yang pernah terjajah.

Semacam antitesis dari standar ganda yang sering melukai rasa keadilan.

Jantung Moral

Dewan HAM PBB adalah jantung moral internasional. Sayangnya jantung itu sedang mengalami aritmia atau kondisi tidak normal.

Akibat pergeseran dari tatanan berbasis aturan (rule-based order) menuju tatanan transaksional.
Politik veto di Dewan Keamanan PBB seringkali melumpuhkan intervensi kemanusiaan, terutama dalam tragedi yang menimpa Palestina. Di sini prakarsa Indonesia menjadi krusial.

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia kini memegang kendali atas agenda global. Suara kita tentang Palestina, perlindungan pekerja migran, hingga hak atas kesehatan akan beresonansi lebih keras.

Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa HAM bukan hanya urusan domestik, melainkan prinsip Erga Omnes, kewajiban terhadap seluruh umat manusia yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Otoriterisme Digital dan Krisis Iklim

Dua tantangan berat yang menghadang bukan lagi tentang pelanggaran HAM, tetap ku soal “Otoriterisme Digital” dengan Artificial Intelligence – AI dan krisis iklim sebagai threat multiplier bagi hak-hak dasar manusia.

Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia dapat memanfaatkan posisi di Dewan HAM sebagai pelopor strategis untuk mendorong keadilan ekologi. Sebab punya mandat moral untuk menuntut negara-negara Utara agar melakukan reparasi atas dampak lingkungan yang menindas masyarakat di Selatan.

Kepeloporan ini momen emas untuk mendorong kerangka hukum internasional baru yang mengatur perilaku perusahaan teknologi besar dan memastikan memperkuat demokrasi, bukan sebaliknya menindas kemanusiaan.

Investasi Kepercayaan

Bagi Jakarta, keberhasilan diplomasi Jenewa modal besar. untuk menguatkan kapasitas kepemimpinan HAM Indonesia. Pada gilirannya menguatkan kepercayaan investor dan mitra strategis. Membuktikan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia adalah pelabuhan aman bagi hukum dan martabat kemanusiaan.

Pesan Jenewa ini jelas, Indonesia sudah naik kelas, bukan lagi bangsa yang sekadar “ikut serta dalam ketertiban dunia”, tapi ikut “menentukan warna ketertiban dunia”. Keberhasilan ini kemenangan diplomasi kemanusiaan, sebuah pembuktian bahwa martabat manusia harus berada di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.

Dunia memang tampak gelap, namun melalui kepemimpinan di Dewan HAM PBB, Indonesia sedang menyalakan lilin harapan. Ketukan palu dalam Sidang Dewan Ham menjadi mandatory peran bagi Jakarta, bahwa hukum internasional tidak berhenti di atas menjadi perundungan, tetapi menjadi instrumen hidup yang melindungi elemen paling rentan.

Resonansi kemanusiaan

Dalam pidato perdananya di Sidang Umum PBB ke-80 September tahun lalu, Presiden Prabowo menggunakan metafora sangat kuat, menggambarkan pengalaman Indonesia terhadap ketidakadilan. Prabowo menyatakan:

“Bangsa kami tahu betul rasa sakit itu. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan perbudakan. Kita diperlakukan lebih rendah daripada anjing di tanah air kita sendiri.”

Resonansi pesan itu nampaknya bergema dan ingin menegaskan bahwa Indonesia memahami rasa sakit bangsa-bangsa yang masih dibelenggu penindasan seperti di Palestina, karena Indonesia berangkat dari rahim sejarah sama.