Ribuan personel TNI, Polri, dan relawan, sedang berjuang keras melakukan pemulihan bencana Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dengan dana darurat Rp 268 miliar, fase pemulihan dijadwalkan selesai dalam 3 bulan.
Ditengah perjuangan itu, gelombang kritik datang menyerang. Menjadi penghambat, memperburuk lintasan informasi dan menciptakan opini kolektif tak produktif.
Kritik konstruktif menyodorkan gagasan alternatif, menjadi pijakan pengambilan keputusan. Kritik negatif, hanya opini tajam tanpa data dan fakta, mengarah tindakan hate speech atau ujaran kebencian, merusak relasi jernih publik dengan pemerintah.
Di era post-truth, opini kerap mendominasi tanpa verifikasi. Menjelma menjadi produk hoaks, mengaburkan komunikasi, mengarah ujaran kebencian
Dalam konteks bencana Sumatera, kritik membangun, seperti saran perbaikan distribusi bantuan, penangan kesehatan, diperlukan sebagai aspek pengawasan. Bukan serangan pribadi, tuduhan konspiratif, atau penyebaran informasi palsu, sehingga menciptakan polarisasi mengganggu upaya pemulihan.
Penegakan hukum
Aparat penegak hukum harus tegas. Jika sebuah informasi benar mengandung hate speech dan hoax, harus ditindak, tanpa takut dituduh kriminalisasi.
Tindakan mencegah eskalasi kepanikan, juga harus terus dilakukan oleh Komdigi dan BNPB. Memantau pelaporan hoaks, dan membuat literasi tentang bahayanya
Sikap seperti itu bukan pembungkaman, tapi demi menjaga kohesi sosial agar tidak pecah belah. Tindakan tegas penyebar hoaks harus dengan bukti objektif. Tanpa membungkam suara kritis yang sah.
Pasal utama yang dapat digunakan menjerat mereka Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 (UU ITE), penyebaran informasi bohong yang menimbulkan kerusuhan, dengan ancaman pidana 6 tahun penjara dan/atau denda Rp1 miliar (Pasal 45A ayat (3)).
Aparat telah menangkap sejumlah tersangka penyebar hoaks. Mereka menyebarkan isu bohong tentang “naiknya air laut” atau “tsunami” di Desa Lhok Sandeng, Kecamatan Meurah Dua. Memicu kepanikan massal di tengah bencana.
Berbagai pandangan
Claire Wardle, pakar misinformasi dari Brown University, AS, dalam studinya tentang “information disorder,” mengatakan, dalam situasi kedaruratan seperti bencana alam, pemerintah harus mengadopsi strategi “command and control”. Membedakan misinformation (informasi salah tidak sengaja) dari disinformation (palsu dengan niat jahat).
Jadi penting melihat apakah kritik itu menyerang, berpotensi memicu kepanikan massal, atau sebaliknya bersifat mendidik, mencerahkan dan menenangkan keadaan.
Hoax dan hate speech memperburuk penderitaan korban. Merusak pemahaman seperti penolakan vaksinasi selama pandemi atau melarang penjarahan selama bencana.
Pemerintah bukan musuh kebebasan berpendapat, tapi penjaga stabilitas saat masyarakat rentan. Dalam kondisi demikian, penting kolaborasi dengan platform digital, memantau dan menekan konten bersifat merusak dan mengacaukan.
Sambil membangun strategi komunikasi dari sumber resmi untuk membangun kepercayaan publik.
Admiral Thad Allen, mantan Komandan Penjaga Pantai Amerika, dalam bukunya “komunikasi krisis” mendukung pandangan itu.
“Kritik destruktif dan serangan personal terhadap pemerintah selama bencana bisa merusak moral tim rescue dan membingungkan publik”.
Secara konfrontatif pemerintah harus membantah narasi kuat,melawan hoaks melalui konferensi pers berbasis fakta. Sambil melibatkan mitra terpercaya seperti media dan ilmuwan independen.
Kritik bukan sabotase
Kritik sah adalah alat perbaikan, tapi serangan tanpa bukti adalah sabotase. Jadi pembatasan kata Allen, bukan sensor, melainkan strategi memastikan informasi akurat mendominasi. Masyarakat fokus pada keselamatan daripada perdebatan.
Fakta menunjukkan banyak kritik menyerang, merugikan pemulihan. Sejak akhir November 2025, gelombang protes di Aceh dan kritik online, seperti tuduhan “pemerintah lamban” atau “sengaja abai” memicu ketidakpercayaan publik.
Laporan The New York Times, demonstrasi di Aceh memprotes keterlambatan bantuan, banyak diwarnai serangan pribadi terhadap Presiden Prabowo. Ini mengalihkan fokus dari upaya rekonstruksi.
BNPB mencatat bahwa hoaks seperti “bantuan asing ditolak karena korupsi” telah menyebabkan penolakan distribusi logistik di beberapa daerah, memperburuk kelaparan di pengungsian.
Padahal banjir susulan di berbagai titik terjadi. Kritik destruktif membuat sebagian masyarakat percaya. Mereka korban narasi hoax tak bersedia berpartisipasi dalam pemulihan.
Itulah mengapa pemberitaan yang memperburuk keadaan harus dihentikan? Semata upaya agar tidak terjerumus berita hoax dan opini sensasional, yang merusak mental korban.
Sikap terpuji pernah dilakukan Detik.com dan CNN Indonesia, menghapus konten kritis dalam pemberitaannya, setelah diingatkan, karena dapat dianggap memicu hate speech.
Kritik menyerang sering kali berujung kekerasan verbal, mengganggu koordinasi. Kritik harus berbasis fakta, dikomunikasikan secara terang benderang, dengan sumber data terpercaya.
Tanpa konteks itu bisa kritik bisa misleading. Meski pemerintah berhak membatasi demi merawat stabilitas.
Tragedi akibat Hoaks
Masih ingat sejarah. “Protocols of the Elders of Zion,? Sebuah dokumen palsu abad ke-19, kemudian memicu anti-Semitisme, berkontribusi pada peristiwa Holocaust, menewaskan jutaan jiwa.
Di era modern, Pizzagate, hoaks tentang perdagangan anak, memicu serangan bersenjata di sebuah restoran, membahayakan ratusan nyawa.
Atau saat pandemi COVID-19 lalu, hoaks tentang hydroxychloroquine sebagai “obat ajaib” terkait dengan 17.000 kematian akibat penundaan pengobatan.
Di bencana Sumatera, hoaks serupa bisa terjadi, memperburuk polarisasi, menghambat upaya pemulihan. Perlu edukasi literasi digital, agar masyarakat dapat membedakan kritik dengan serangan destruktif.
Proses hukum juga harus berbasis bukti, bukan interpretasi longgar. Pemerintah telah terbuka terhadap kritik, tetapi serangan pribadi langkah tidak bijak dan menjaga fokus pemulihan.
Hanya dengan kesadaran bersama membangun keseimbangan antara kritik yangembangun dan kritik yang benar-benar kritis sebagai pijakan membuat keputusan, Sumatera bisa bangkit dari lumpur, …
Demokrasi kita tetap kuat di tengah badai.
LEGENDA SASTRAUANG
