Transformasi digital melanda berbagai sektor kehidupan, menginspirasi model komunikasi politik baru dalam berdemokrasi. Pilkades elektronik di Karawang, Jawa Barat, pada 28 Desember 2025, memberi pelajaran tentang bagaimana teknologi mampu memangkas biaya demokrasi hingga 90 persen per TPS, dari Rp25 juta menjadi hanya Rp2,5 juta. Ini bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan strategi sistematis yang masih absen dalam birokrasi pemilu kita.
Komunikasi Politik
Inovasi ini menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia, apakah kita siap merangkul tatanan digital, memperkuat partisipasi rakyat, atau justru terjebak problema ketidakmerataan akses?
Partisipasi pemilih di Karawang melonjak 91 persen di beberapa desa. Sistem offline elektronik tak hanya murah, tapi inklusif, ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia dengan TPS aksesibel. Skalabilitas model ini jika sukses di tingkat desa yang paling rawan konflik, penerapan nasional bukan ilusi. Pakar komunikasi politik Spanyol, Manuel Castells, dalam teori “network society”, menegaskan, jaringan digital merevolusi komunikasi politik, mengubah warga dari penonton pasif menjadi aktor aktif. Di Karawang, kita saksikan embrio itu. Teknologi bukan alat elite, melainkan jembatan bagi rakyat biasa.
Pemilu Murah
Pemilu 2024 menyedot dana Rp 71,3 hingga Rp 76 triliun untuk 823.220 TPS. Benchmarking model Karawang berarti penghematan Rp22,5 juta per TPS, atau total Rp 18,5 triliun. Anggaran yang cukup signifikan untuk dialihkan ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Ini redistribusi kekayaan memperkuat legitimasi pemerintah. Dana yang biasanya “terbakar” untuk logistik manual bisa menjadi subsidi pupuk bagi petani atau beasiswa bagi generasi muda. Demokrasi bukan pesta boros, tapi investasi cerdas dan berkelanjutan, sebagaimana Jürgen Habermas renungkan dalam konsep “public sphere”: ruang publik digital harus fasilitasi deliberasi rasional, bukan sekadar efisiensi, agar terhindar dari distorsi kekuasaan.
Bukan tanpa resiko
Namun, euforia tak boleh mendominasi. Risiko digital divide yang diperingatkan Pippa Norris dari Harvard Kennedy School sangat relevan, ketidakmerataan akses internet melemahkan suara kelompok marjinal di pedalaman. Di Indonesia, infrastruktur belum merata, e-voting rentan hacking, pencurian identitas, atau manipulasi algoritma, seperti kasus global. Teknologi, sebagaimana Marshall McLuhan katakan, “medium is the message”, bentuk komunikasi membentuk pesan politik itu sendiri. Jika tak diatur ketat, pemilu digital berisiko jadi oligarki baru, bukan pemberdayaan rakyat.Tantangan mendasar lain dalam e-voting adalah menjaga keseimbangan antara keamanan, verifiability (kemampuan verifikasi), dan kepercayaan publik, sambil memastikan rahasia suara tetap terjaga. Meski demikian e-voting masih dianggap terlalu mengkhawatirkan bagi mayoritas ahli keamanan global. Di Indonesia, model seperti India (EVM dengan VVPAT) lebih realistis untuk tahap awal daripada full internet voting.
E-voting di luar negeri
Salah satu peluang krusial adalah penerapan e-voting untuk pemilih di luar negeri. Pada Pemilu 2024, sebanyak 1.750.474 pemilih Indonesia tersebar di 128 negara, menggunakan metode konvensional, TPSLN, kotak suara keliling, dan pos. Proses ini mahal, rumit, dan sering menurunkan partisipasi karena jarak serta birokrasi. E-voting daring, dengan autentikasi biometrik atau enkripsi tinggi, bisa merevolusi pemilih migran, pekerja, atau pelajar di luar negeri cukup akses platform aman via ponsel, tanpa harus datang ke kedutaan atau menunggu surat pos. Partisipasi bakal melonjak, suara diaspora lebih representatif, sekaligus hemat logistik triliunan. Ini inklusivitas sejati, memperkuat kedaulatan rakyat lintas batas.
Solusinya sistematis: regulasi kuat, enkripsi canggih, audit independen oleh Bawaslu, dan uji coba bertahap—mulai offline seperti Karawang, lalu hybrid dengan opsi daring untuk luar negeri.
Estonia sukses i-voting sejak 2005 berkat fondasi kepercayaan publik solid. Selain Estonia, beberapa negara lain telah berhasil menerapkan e-voting (baik mesin voting elektronik di TPS maupun internet voting/remote) dalam skala besar atau signifikan, dengan catatan keberhasilan dalam meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan mengurangi fraud. Brazil menjadi negara pertama menerapkan e-voting secara nasional penuh menggunakan mesin elektronik (DRE). Sistem ini menghilangkan fraud seperti booth capturing dan invalid votes, mempercepat penghitungan suara, serta meningkatkan partisipasi pemilih miskin dan kurang pendidikan. Sementara India menggunakan Electronic Voting Machines (EVM) dengan VVPAT (paper trail) secara nasional sejak 2004 untuk pemilu dengan lebih dari 900 juta pemilih. EVM mengurangi invalid votes, mempercepat hasil, dan mengatasi masalah booth capturing serta manipulasi surat suara. Dianggap sukses besar dalam skala terbesar dunia, dengan audit rutin dan kepercayaan tinggi dari Election Commission. Beberapa negara lain mulai mengikuti jejak mereka.
Panggilan reflektif
Untuk konteks seperti Pilkades elektronik di Karawang yang memangkas biaya dan meningkatkan partisipasi, model Brazil dan India (mesin di TPS) paling relevan karena skalanya besar dan terbukti menghemat biaya serta risiko fraud. Akhirnya, pemilu berbasis online adalah panggilan reflektif bagi Indonesia. Kita tak boleh takut inovasi, tapi juga tak naif terhadap risikonya. Dari Karawang, mari bayangkan demokrasi masa depan, matang, jaringan inklusif, berkeadilan. Sebab teknologi harus melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Rupiah Melemah, Emas Mengilap
