Memasuki awal tahun 2026, integrasi Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam strategi deterensi global telah menciptakan lanskap politik yang sangat kompleks dan penuh risiko. Teknologi ini tidak lagi hanya menjadi alat ekonomi, tetapi instrumen strategis utama yang mengubah cara negara-negara menjaga keamanan dan stabilitas.
Berikut adalah tantangan politik utama di era deterensi dan AI tahun 2026:
1. Erosi Kepercayaan dan “Cognitive Warfare”
Penggunaan AI untuk manipulasi informasi secara massal dan real-time menjadi ancaman langsung bagi stabilitas politik domestik dan kredibilitas deterensi.
Deepfake dan Risiko Nuklir: Teknologi deepfake tingkat lanjut pada tahun 2026 dinilai dapat memicu kesalahan persepsi yang fatal, bahkan berisiko memicu konflik nuklir jika digunakan untuk memalsukan perintah dari pemimpin negara.
Manipulasi Opini Publik: AI mampu menyebarkan konten yang disesuaikan secara individual untuk melemahkan dukungan publik terhadap keputusan militer atau aliansi internasional, sehingga mengurangi kekuatan sinyal deterensi suatu negara.
2. Destabilisasi Deterensi Tradisional
AI mengubah dinamika pengambilan keputusan strategis yang sebelumnya didominasi oleh pertimbangan manusia.
Siklus OODA yang Terakselerasi: AI mengintegrasikan siklus Observe, Orient, Decide, Act (OODA) secara sangat cepat, memberikan persepsi kepada suatu negara bahwa mereka dapat melakukan serangan pre-emptif tanpa takut akan balasan (retaliasi), yang justru merusak prinsip dasar deterensi nuklir.
Otomatisasi Konflik: Pada 2026, ancaman muncul dari algoritma di mana mesin dapat mengambil keputusan strategis, meningkatkan risiko eskalasi yang tidak disengaja.
3. Persaingan Geopolitik dan Bipolaritas AI
Persaingan teknologi antara kekuatan besar, terutama AS dan China, menciptakan fragmentasi politik global.
Blok Teknologi: Terjadi persaingan ketat dalam norma dan standar AI. China mempromosikan visi kerja sama global yang inklusif untuk melawan dominasi perusahaan-perusahaan AS.
Keamanan Rantai Pasok: Mengurangi ketergantungan pada lawan dalam manufaktur berbasis AI dan rantai pasok teknologi menjadi prioritas politik utama di tahun 2026 untuk memastikan kapasitas ekonomi dan keamanan nasional.
4. Tantangan Tata Kelola dan Regulasi
Negara-negara di seluruh dunia sedang berjuang untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan keamanan dan etika.
Ketidakpastian Hukum: Terdapat ketegangan antara hukum negara bagian dan kebijakan nasional (seperti perintah eksekutif AI di AS) dalam memberikan perlindungan terhadap pengguna AI yang rentan.
Keputusan Otonom: Pada 2026, muncul tren di mana AI mulai dipilih sebagai pengambil keputusan dalam kategori sengketa tertentu karena efisiensi dan transparansinya, namun hal ini menuntut audit manusia yang sangat ketat.
5. Keamanan Siber yang Terindustrialisasi
Tahun 2026 ditandai sebagai momentum industrialisasi penuh kejahatan siber berbasis AI.
Serangan terhadap Infrastruktur: AI memperluas permukaan serangan siber terhadap identitas, integritas data, dan infrastruktur kritis negara.
Kebutuhan Strategi Deterensi Siber: Negara-negara seperti Indonesia dipaksa untuk menyusun strategi deterensi siber yang lebih terkoordinasi antarlembaga sipil dan militer guna menghadapi ancaman yang semakin canggih.
Tantangan politik di era deterensi di indonesia
Tantangan politik di era deterensi (era ketahanan nasional berbasis kekuatan pencegahan) Indonesia berpusat pada mengelola polarisasi ekstrem, disinformasi (hoaks), politik identitas SARA, korupsi, rendahnya literasi digital dan politik, serta ketidaksetaraan akses informasi, yang semuanya mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik, membutuhkan penguatan institusi demokrasi, edukasi publik, dan peran elite yang bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan ketahanan nasional di tengah perubahan digital cepat.
Tantangan Utama:
1. Polarisasi Politik & Sosial: Pemilu yang intens memicu perpecahan, memutus dialog, dan mengancam persatuan bangsa, sering dimanfaatkan dengan isu SARA.
2. Disinformasi & Hoaks: Penyebaran hoaks dan misinformasi melalui media digital merusak pemahaman publik dan proses politik yang sehat.
3. Politik Identitas: Politisi kerap memanfaatkan SARA untuk meraih legitimasi, mencederai Demokrasi Pancasila dan persatuan.
4. Korupsi: Praktik korupsi menghambat transparansi dan akuntabilitas, merusak kepercayaan publik terhadap lembaga politik.
5. Rendahnya Literasi Digital & Politik: Ketidaksetaraan akses informasi dan kurangnya pemahaman membuat masyarakat rentan manipulasi dan partisipasi rendah.
6. Ketidakseimbangan Supremasi Hukum: Adanya tindakan pelanggaran HAM dan minimnya pelibatan publik dalam legislasi (seperti UU ITE) mengkhawatirkan kualitas demokrasi.
7. Penyalahgunaan Media Sosial: Elit politik menggunakan platform digital untuk kepentingan pribadi, memperkeruh suasana.
Dampak pada Deterensi:
Melemahkan Ketahanan Sosial: Polarisasi dan konflik horizontal melemahkan ikatan sosial, fondasi ketahanan nasional.
Mengikis Kepercayaan Publik: Korupsi dan ketidakjelasan hukum menurunkan kepercayaan rakyat pada institusi, menggerogoti stabilitas.
Menghambat Partisipasi Bermakna: Rendahnya literasi dan hoaks menghambat partisipasi publik yang rasional, bukan hanya reaktif.
Solusi dan Antisipasi:
Penguatan Institusi Demokrasi: Memperbaiki sistem politik agar lebih adaptif dan demokratis.
Edukasi Politik & Literasi Digital: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik dan penggunaan media digital secara kritis.
Peran Elite yang Bertanggung Jawab: Meminta politisi menghindari politik SARA dan fokus pada isu substantif.
Memberantas Korupsi: Langkah tegas untuk memperkuat integritas lembaga negara.
Kerja Sama Holistik: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi untuk solusi berbasis riset.
Tantangan politik Indonesia di era deterensi (pencegahan konflik melalui kekuatan dan diplomasi) pada tahun 2026 mencakup berbagai dimensi strategis, mulai dari stabilitas domestik hingga dinamika geopolitik global.
Berikut adalah beberapa tantangan politik utama yang dihadapi Indonesia pada tahun 2026:
1. Keterbatasan Ruang Fiskal untuk Pertahanan
Tantangan krusial dalam mengimplementasikan kebijakan pertahanan tahun 2026 adalah keterbatasan anggaran. Meskipun Kementerian Pertahanan memprioritaskan penguatan postur pertahanan, anggaran indikatif yang tersedia seringkali dianggap belum mencukupi kebutuhan ideal untuk modernisasi alutsista dan operasional. Hal ini memaksa pemerintah untuk melakukan diplomasi pertahanan yang sangat hati-hati guna memaksimalkan hasil dengan sumber daya terbatas.
2. Keamanan Siber dan Integrasi Teknologi AI
Memasuki 2026, Indonesia menghadapi lanskap keamanan siber yang semakin kompleks akibat adopsi kecerdasan buatan (AI) yang masif. Tantangan politik di sini meliputi:
Legislasi: Perlunya mempercepat pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber untuk memberikan payung hukum yang kuat.
Koordinasi Antarlembaga: Kurangnya sinkronisasi antara lembaga sipil (seperti BSSN) dan militer dalam strategi deterensi
siber.
3. Diplomasi di Tengah Instabilitas Geopolitik
Indonesia harus mempertahankan kebijakan luar negeri “bebas aktif” di tengah ketegangan global dan regional. Tantangan utama meliputi:
Konflik Laut Natuna Utara: Menghadapi klaim sepihak dari pihak asing di wilayah perbatasan laut.
Stabilitas Regional: Menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan ASEAN agar tidak terjadi eskalasi militer yang mengancam stabilitas ekonomi dan investasi nasional.
4. Polarisasi dan Ketahanan Domestik
Deterensi tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga ketahanan nasional dari dalam. Tantangan politik internal yang muncul pada awal 2026 antara lain:
Literasi Politik dan Hoaks: Tingginya penyebaran disinformasi dan hoaks yang dapat memicu polarisasi sosial-politik di era digital.
Isu Hukum dan Etika: Harapan publik agar masalah hukum dan politik segera dituntaskan agar tidak menjadi beban bagi masa depan demokrasi dan stabilitas nasional.
5. Sinergi Lembaga Nasional
Pemerintah didorong untuk mengintegrasikan berbagai lembaga ke dalam satu sistem pertahanan dan keamanan yang lebih padu. Fragmentasi kebijakan antara lembaga penanggulangan bencana (seperti BNPB) dengan sistem pertahanan nasional masih menjadi titik lemah yang perlu segera diatasi untuk menghadapi krisis multidimensi.
Secara keseluruhan, meskipun indeks ketahanan nasional Indonesia diproyeksikan berada pada kondisi “cukup tangguh” pada tahun 2026, efektivitas deterensi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola keterbatasan fiskal dan mengoordinasikan ancaman siber yang terus berkembang.
Cukup Sekian Terimakasih…
Salam Sehat Damai Bahagia senang Gembira Jiwa Raga…
Bandung, 12.Januari.2026
Tulisan Lain dari Penulis :
