Hubungan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat (AS) telah membentuk salah satu perseteruan geopolitik paling panjang dan kompleks di era modern. Akar konflik ini bermula jauh sebelum ketegangan nuklir atau serangan udara terkini. Revolusi Islam Iran tahun 1979, ketika pemerintahan sekuler Shah yang pro‑Barat digulingkan dan digantikan oleh rezim teokratis, menciptakan titik balik dramatis dalam hubungan kedua negara yang sebelumnya pernah relatif akrab. Peristiwa itu, ditandai dengan krisis sandera diplomat AS di Teheran, membekas sebagai momen pertama dari saling tidak percaya mendalam yang terus memengaruhi kebijakan hingga kini.
Selama beberapa dekade berikutnya, faktor utama yang memperkeruh hubungan adalah program nuklir Iran. Pada 2015, Iran dan enam kekuatan dunia — termasuk AS — menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang membatasi kegiatan nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi internasional. Perjanjian ini dirancang untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir sambil membuka jalan dialog diplomatik.
Namun dinamika berubah pada 8 Mei 2018 ketika pemerintahan Presiden AS saat itu secara sepihak menarik diri dari kesepakatan JCPOA dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang keras terhadap Tehran. Langkah ini didukung oleh argumentasi bahwa kesepakatan tersebut tidak cukup menahan ambisi nuklir Iran dan tetap menimbulkan “dilema keamanan” bagi AS dan sekutunya. Kebijakan ini — sering disebut sebagai “maximum pressure” — mencakup pembatasan perdagangan minyak, sektor perbankan, dan pembekuan aset, yang berdampak luas pada perekonomian Iran serta kehidupan warga sipil.
Di mata AS, tekanan ekonomi dan sanksi bertujuan mencegah Iran mengembangkan kemampuan nuklir yang dapat mengancam sekutu utama seperti Israel serta menjaga stabilitas regional. Sedangkan di sisi Iran, langkah AS ini dipandang sebagai bentuk agresi politik dan ekonomi yang merampas hak negara untuk menggunakan teknologi nuklir secara damai, sebagaimana diatur dalam Traktat Non‑Proliferasi Nuklir (NPT). Teheran berulang kali menolak tuntutan Barat yang dianggap “melanggar hukum internasional” dan menegaskan haknya atas program nuklir sipil.
Konflik juga mencakup aspek ketegangan militer dan proxy di kawasan. Iran dituduh mendukung kelompok‑kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah seperti Yaman, Lebanon, dan Irak, yang kerap berbenturan dengan kepentingan AS atau sekutu Barat. Situasi ini memperluas konflik dari diplomasi nuklir menjadi arena pertarungan pengaruh regional yang lebih luas, meningkatkan risiko eskalasi antara kekuatan besar.
Eskalasi nyata muncul ketika ketegangan berubah menjadi tindakan militer langsung. Misalnya laporan‑laporan media menyebutkan serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025, yang menuai kecaman dari Perserikatan Bangsa‑Bangsa dan negara lain karena berisiko memperluas konflik dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional. Kondisi ini dilihat oleh banyak pengamat dan tokoh diplomatik sebagai peningkatan serius dalam perseteruan Iran–AS.
Di tingkat internasional, ketegangan ini juga tercermin dalam dinamika hukum dan diplomasi. Upaya AS untuk mengaktifkan kembali sanksi internasional melalui mekanisme snapback di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB diperdebatkan secara legal, terutama setelah Washington keluar dari JCPOA. Banyak negara anggota DK PBB menganggap klaim snapback oleh AS tidak sah, sementara Iran menolak tuntutan yang dianggapnya bertentangan dengan hukum internasional.
Efek dari konfrontasi ini tidak hanya bersifat politik atau militer, tapi juga berdampak pada kehidupan warga sipil global, termasuk ketidakpastian ekonomi, gangguan rute pelayaran, serta meningkatnya risiko konflik lebih luas di Timur Tengah. Karena itu, berbagai pihak menekankan pentingnya dialog dan penyelesaian damai, bukan ancaman militer yang dapat memperluas lingkaran konflik.
Secara ringkas, konflik politik antara Iran dan Amerika Serikat berakar pada sejarah panjang sejak 1979; diperuncing oleh isu nuklir, sanksi ekonomi, dan kekhawatiran keamanan regional; serta terus menimbulkan risiko eskalasi yang dapat berujung pada konflik terbuka atau perang jika jalur diplomasi gagal ditegakkan.
Sekian dan Terimakasih
Salam Sehat Bahagia Senang Selamat Gembira…
Bandung, 26.Januari.2026
“Women from Rote Island” sebagai Kritikan Visual dan Sosial
Tulisan Lain dari Penulis :
