Berita ini memang sedang ramai dibahas. Intinya adalah kritik keras dari DPR terhadap oknum jaksa yang dinilai merugikan banyak kepala desa. Apa sebenarnya yang telah disampaikan DPR? Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyebutkan bahwa banyak kepala desa menjadi “korban” akibat perilaku oknum jaksa, terutama dalam kasus penetapan tersangka yang dinilai tidak tepat atau bahkan terkesan dipaksakan. Artinya, ada dugaan bahwa proses hukum dilakukan terlalu agresif, tidak profesional, dan berpotensi bermasalah.
Salah satu kasus yang memicu sorotan adalah kasus di Karo, Sumatera Utara, di mana seorang warga bernama Amsal Sitepu dituntut korupsi hingga dua tahun penjara oleh jaksa, namun pada akhirnya divonis bebas murni oleh pengadilan. DPR menilai terdapat kesalahan serius dalam penanganan perkara tersebut, bahkan muncul dugaan adanya intimidasi dan pelanggaran prosedur. Akibatnya, beberapa jaksa diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi, dan DPR pun mengeluarkan rekomendasi evaluasi serta sanksi.
Lalu, mengapa kepala desa sering menjadi sasaran? Menurut analisis DPR, dana desa yang besar membuatnya rawan disorot aparat, sementara kemampuan administrasi yang lemah kerap menjadi celah hukum. Di sisi lain, muncul dugaan adanya oknum yang “mengejar target perkara” atau bahkan mencari keuntungan pribadi—meski hal ini masih berupa tuduhan dan perlu pembuktian lebih lanjut.
Pesan penting dari DPR adalah bahwa lembaga tersebut tidak anti terhadap penegakan hukum, namun menekankan agar hukum tidak berubah menjadi alat untuk menekan rakyat kecil. Karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum, khususnya jaksa, agar kepercayaan publik terhadap hukum tidak rusak. Pada akhirnya, persoalan ini bukan berarti semua jaksa bermasalah, melainkan adanya indikasi oknum yang perlu dibenahi melalui perbaikan sistem.
Modus umum kriminalisasi kepala desa
Isu “kriminalisasi kepala desa” bukanlah persoalan hitam-putih. Memang ada kasus korupsi yang nyata, tetapi terdapat pula dugaan penanganan hukum yang tidak proporsional. Dari berbagai sorotan DPR dan praktisi hukum, muncul sejumlah pola yang sering terjadi.
Pertama, kesalahan administrasi dijadikan pidana. Laporan keuangan desa yang tidak rapi—seperti SPJ, kuitansi, atau format administrasi—serta kekurangan bukti administratif, seharusnya masuk ranah pembinaan. Namun dalam praktiknya, hal tersebut kerap langsung diproses sebagai tindak pidana korupsi. Polanya, kegiatan sebenarnya ada dan dana digunakan, tetapi karena dokumen tidak lengkap, kemudian langsung dianggap merugikan negara.
Kedua, kerugian negara yang dipaksakan. Nilai proyek desa dihitung sebagai kerugian negara, namun metode perhitungannya sering tidak jelas atau berbeda antar auditor. Padahal, kerugian negara seharusnya jelas dan final sebelum dijadikan dasar penetapan tersangka.
Ketiga, tekanan dalam proses penyidikan. Kepala desa kerap dipanggil berulang-ulang, diarahkan untuk mengakui kesalahan, bahkan muncul dugaan intimidasi. Akibatnya, kepala desa yang tidak memahami hukum menjadi takut dan cenderung “mengiyakan”, meskipun belum tentu bersalah.
Keempat, target perkara dan over-penegakan hukum. Adanya dorongan untuk meningkatkan jumlah kasus korupsi menjadikan desa sebagai sasaran, karena dana besar dan SDM yang relatif lemah. Dampaknya, penegakan hukum lebih berorientasi pada kuantitas daripada kualitas, sehingga risiko salah tangkap meningkat.
Kelima, dugaan permainan oknum—ini merupakan isu paling sensitif. Modus yang sering dituduhkan adalah kepala desa “dipanggil” dan diberi sinyal bisa aman dalam kondisi tertentu. Jika tidak mengikuti, maka kasus berlanjut. Meski demikian, hal ini masih berupa dugaan dan tidak dapat digeneralisasi, namun sering muncul dalam pengaduan ke DPR.
Keenam, proyek desa dianggap fiktif padahal real. Proyek fisik seperti jalan atau drainase dinilai tidak sesuai spesifikasi, lalu dianggap fiktif atau mark-up. Padahal, perbedaan teknis antara kondisi lapangan dan standar audit tidak selalu berarti adanya korupsi.
Kerentanan kepala desa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu besarnya dana desa yang bisa mencapai miliaran rupiah, keterbatasan latar belakang administrasi dan hukum, sistem pelaporan yang rumit, serta minimnya pendampingan. Untuk membedakan antara kriminalisasi dan korupsi nyata, terdapat beberapa indikator. Kriminalisasi cenderung ditandai dengan kerugian negara yang tidak jelas, kegiatan yang sebenarnya ada, serta fokus pada kesalahan dokumen tanpa melihat niat jahat (mens rea). Sementara korupsi nyata ditandai dengan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, proyek fiktif, serta adanya aliran uang mencurigakan.
Adapun langkah praktis bagi kepala desa untuk melindungi diri antara lain memastikan dokumentasi lengkap (foto, video, kuitansi), melibatkan pendamping desa atau konsultan, menghindari pengambilan keputusan sendiri melalui musyawarah desa, menyimpan seluruh bukti komunikasi, serta memahami aturan dasar dana desa. Sebagai penegasan, persoalan ini bukan sekadar “jaksa versus kepala desa”, melainkan merupakan kombinasi dari lemahnya sistem administrasi serta penegakan hukum yang dalam praktiknya terkadang berjalan terlalu keras, ditambah dengan kemungkinan adanya oknum di kedua belah pihak.
Checklist praktis kepala desa biar “aman hukum”
Checklist ini disusun secara praktis dan realistis berdasarkan pola kasus yang sering terjadi di lapangan, agar kepala desa lebih terlindungi secara hukum dalam mengelola dana desa. Dalam tahap perencanaan, semua program harus melalui Musyawarah Desa (Musdes), dilengkapi berita acara dan tanda tangan warga, serta sesuai prioritas aturan, bukan proyek titipan. Kunci utamanya adalah keputusan kolektif sebagai perlindungan hukum.
Dalam penggunaan dana, seluruh transaksi harus melalui rekening desa, tidak ada pinjam-meminjam dana desa, serta tidak mencampur uang pribadi dengan uang desa. Salah satu tanda bahaya adalah praktik “memutar” uang desa sebelum digunakan. Dalam administrasi dan SPJ—yang paling sering menjadi sumber masalah—setiap pengeluaran harus memiliki bukti seperti kuitansi, nota, dan kontrak, disusun rapi berdasarkan tanggal dan urutan, serta dibuat secara real-time. Prinsip pentingnya: lebih baik kegiatan sederhana dengan bukti lengkap daripada kegiatan besar dengan administrasi berantakan.
Pada proyek fisik, harus ada papan proyek yang mencantumkan nilai, volume, dan sumber dana, serta dokumentasi lengkap mulai dari kondisi awal (0%), proses, hingga selesai (100%), dengan volume pekerjaan sesuai RAB. Dokumentasi foto dan video sering menjadi “penyelamat” di pengadilan. Kepala desa juga harus melibatkan tim, seperti TPK, bendahara desa yang aktif, serta pendamping desa. Kesalahan fatal adalah ketika kepala desa menangani semuanya sendiri.
Dalam hal transparansi, penting untuk memasang baliho APBDes, mengumumkan kegiatan kepada warga, serta bersikap terbuka terhadap pertanyaan masyarakat. Desa yang transparan cenderung kecil kemungkinannya dilaporkan. Saat dipanggil aparat, kepala desa harus tetap tenang, tidak memberikan pengakuan sembarangan, meminta pendamping hukum, membawa dokumen lengkap, dan memberikan keterangan sesuai fakta. Banyak kasus menjadi berat karena kesalahan pernyataan di awal.
Hal-hal yang harus dihindari antara lain proyek titipan dari pihak luar, penerimaan fee atau komisi, proyek fiktif, serta menandatangani dokumen tanpa membaca. Prinsip emas bagi kepala desa adalah memastikan adanya kegiatan nyata, bukti lengkap, dan tidak adanya niat memperkaya diri. Jika ketiga hal ini terpenuhi, posisi hukum akan jauh lebih kuat.
Dalam versi sederhana, “paket aman minimal” cukup memastikan bahwa semua keputusan melalui rapat, semua penggunaan uang memiliki bukti, dan semua proyek memiliki dokumentasi foto. Tiga hal ini saja sudah mampu menghindari sekitar 70% masalah hukum di desa. Pada intinya, masalah hukum di desa seringkali bukan disebabkan oleh niat jahat besar, melainkan oleh lemahnya administrasi, bekerja sendiri tanpa sistem, serta ketidaksiapan saat menghadapi pemeriksaan.
Sekian, terima kasih.
Bandung, 04 April 2026
“Women from Rote Island” sebagai Kritikan Visual dan Sosial
Tulisan Lain dari Penulis :
