Ratas dari London, Mengunci Kedaulatan Hijau

^{Rapat terbatas dari London. dok. Dr. Eko Wahyuanto}

Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Jika kita meluangkan waktu sejenak membaca Global Risks Report 2026, pesan yang tertangkap sangat benderang: kecemasan.

Laporan tersebut mencatat bahwa 57 persen pemimpin dunia memprediksi guncangan hebat akan melanda dalam satu dekade ke depan. Geoekonomi global sedang mengalami turbulensi, terfragmentasi dalam perebutan pengaruh negara-negara adidaya.

Di tengah badai ketidakpastian inilah, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan “stamina diplomasi” yang luar biasa. Perjalanan diplomasi maraton selama menjabat presiden, dimulai dari Beijing, bergeser ke Washington, mendarat di Rio de Janeiro, hingga pekan ini tiba di London sebelum bertolak ke Davos, Swiss.

Namun, ada satu fragmen menarik dalam kunjungannya di Inggris. Di balik kemegahan London sebagai pusat keuangan dunia, perhatian Presiden justru tertuju pada keberadaan hutan di tanah air.

Di sela agenda diplomatik yang sangat padat, Presiden menggelar Rapat Terbatas (Ratas) jarak jauh dengan fokus spesifik: penertiban pengelolaan kawasan hutan.

Hutan Mata Uang Masa Depan

Mengapa hutan begitu krusial hingga harus dibahas melalui Ratas lintas benua? Untuk menjawabnya, kita harus melihat bagaimana dunia memandang hutan saat ini. Dalam berbagai forum internasional, termasuk COP (Conference of the Parties), hutan tidak lagi hanya dipandang sebagai kumpulan pepohonan atau “paru-paru dunia” semata.

Hutan bermutasi menjadi “mata uang” strategis dalam ekonomi hijau global.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, berkali-kali mengingatkan bahwa menghentikan deforestasi adalah kebutuhan mendesak untuk mencegah kiamat iklim.

Dunia sepakat bahwa tanpa hutan yang lestari, target menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius hanyalah isapan jempol. Bagi Indonesia, ini adalah peluang sekaligus ancaman.

Peluang karena kita memiliki salah satu hutan tropis terbesar di dunia, namun menjadi ancaman jika tata kelolanya terus dibiarkan karut-marut.

Presiden Prabowo nampaknya sadar betul akan posisi tawar (bargaining power) ini. Melaksanakan Ratas dari London adalah pesan simbolis yang kuat: Indonesia tidak akan membiarkan aset strategisnya bocor akibat inefisiensi dan praktik ilegal.

Di pusat kapitalisme dunia itulah, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan sumber daya alam tidak bisa ditawar.

Menjaga Hutan

Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa tertibnya kawasan hutan kunci dari resiliensi nasional. Saat para pemimpin dunia di forum-forum global mulai mengalokasikan triliunan dolar untuk pembiayaan hijau, Indonesia harus siap dengan infrastruktur hukum yang bersih.

Penertiban ini adalah upaya “bersih-bersih” agar manfaat hutan tidak lagi hanya dinikmati oleh segelintir pemain nakal, melainkan kembali pada fungsinya sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Krisis iklim disebut sebagai risiko paling mahal dalam 10 tahun ke depan. Biaya pemulihan akibat bencana ekologis bisa melumpuhkan ekonomi negara mana pun. Dengan menertibkan kawasan hutan sekarang, Indonesia sebenarnya sedang melakukan mitigasi risiko ekonomi jangka panjang.

Indonesia sedang mengamankan “benteng terakhir” agar saat guncangan global benar-benar tiba, masih memiliki fondasi ekologi kokoh untuk bertahan hidup.

Titik Keamanan Nasional

Langkah Presiden Prabowo di London mempertegas gaya diplomasinya yang pragmatis namun berprinsip. Di satu sisi, ia menjemput investasi teknologi dan pendanaan transisi energi dari negara-negara maju; di sisi lain, ia memperketat pengawasan di dalam negeri. Ini adalah bentuk nyata dari diplomasi “titik keseimbangan”.

Hal ini relevan dengan peringatan Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde. Bahwa perdagangan dunia saat ini tidak lagi hanya bicara soal efisiensi biaya, melainkan soal keamanan nasional (national security).

Bagi Indonesia, keamanan nasional dimulai dari kepastian hukum di sektor agraria dan kehutanan. Tanpa kepastian hukum, investasi hijau dari London atau Davos tidak akan pernah mendarat secara optimal.

“Kita tidak boleh mengabaikan risiko lingkungan demi pertumbuhan instan. Itu sama saja dengan menabung bencana bagi generasi mendatang,” demikian benang merah yang tertangkap dari arah kebijakan Presiden.

Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di tingkat pimpinan tertinggi: bahwa pembangunan ekonomi dan kelestarian hutan bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua sisi mata uang yang harus dikelola secara simultan.

Mitigasi Risiko:

Hutan Indonesia kerap menjadi sasaran kritik internasional terkait isu deforestasi. Namun, dengan perintah penertiban langsung dari London, presiden Prabowo mengirim sinyal kepada pasar global dan komunitas internasional bahwa Indonesia serius mengelola aset hijaunya dengan disiplin tinggi.

Indonesia ingin “hadir” sebagai solusi dunia, bukan sebagai penyumbang masalah.
Tumpang tindih lahan, perizinan yang bermasalah, hingga perambahan kawasan hutan adalah penyakit menahun yang harus segera diamputasi.

Jika tata kelola dalam negeri tetap berantakan, maka daya tawar Indonesia dalam negosiasi karbon global akan nol besar. Kita akan terus menjadi objek, bukan subjek dalam ekonomi hijau.

Dari Instruksi ke Eksekusi

Kunjungan Presiden ke pusat-pusat kekuatan dunia seperti London diharapkan membawa pulang cetak biru tata kelola yang modern dan berkelanjutan. Namun, seperti yang sering kita diskusikan di meja-meja diskusi kebijakan publik, pekerjaan rumah terbesar selalu ada pada aspek implementasi di lapangan.

Langkah strategis di percaturan global sudah dimulai dengan apik oleh Presiden. Kini, perintah yang dikirimkan dari London itu harus dijawab dengan eksekusi tanpa kompromi oleh para pembantunya di kabinet, pemerintah daerah, hingga aparat di tingkat tapak.

Tidak boleh ada lagi ego sektoral yang menghambat penertiban ini.
Kita tidak bisa lagi bersantai. Hutan kita adalah benteng terakhir menghadapi kiamat iklim sekaligus modal kuat dalam ekonomi masa depan. Pesan dari London sudah sangat jelas: tertibkan hutan, amankan masa depan. Jika kita gagal mengeksekusinya hari ini, jangan harap bangsa ini bisa berdiri tegak saat badai guncangan global benar-benar menghantam dinding kedaulatan kita.