RETRET HAMBALANG : Mengukuhkan Visi Kemandirian dalam Fitrah Pancasila

Di tengah arus global semakin ganas, Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, jadi saksi momentum kebangsaan.

Pada 6 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin retret kedua Kabinet Merah Putih, forum pendalaman visi yang mengakar nilai-nilai Pancasila sebagai marwah bangsa. Retret bukan ritual kosong, melainkan upaya strategis menajamkan arah pembangunan nasional di pusaran neoliberalisme, menggerus kedaulatan banyak negara. 

Menjadi ruang refleksi 2025 sekaligus pengukuhan komitmen terhadap program prioritas, kemandirian pangan, energi, dan sumber daya manusia, sesuai azas keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan beradab.

Capaian swasembada beras tanpa impor sepanjang 2025, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog melampaui rekor 3,248 juta ton, menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan pangan bukan mimpi belaka. Lifting minyak yang melampaui target memperkokoh daya tahan energi nasional, signal jika tata kelola migas dilakukan dengan baik akan melahirkan benefit.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), baru genap setahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, telah menjangkau lebih dari 55 juta penerima manfaat. Melalui 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ratusan ribu jenis pekerjaan baru. Infrastruktur pedesaan pun bergeliat. Belasan jembatan gantung diresmikan awal 2026, menuju target ambisius 6.900 unit sepanjang tahun, membuka akses bagi anak-anak sekolah di pelosok terisolir.

Ini mengingatkan kita pada pernyataan Mahatma Gandhi, Pemimpin Perjuangan Kemerdekaan India. Kata Gandi; “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated”, bahwa kemajuan bangsa diukur dari pelayanan kepada yang lemah dan rakyat kecil, karena pembangunan sejati lahir dari pengabdian tanpa pamrih kepada sesama.

Namun, di balik derap kemajuan itu, Indonesia dipenguhujung tahun diuji musibah banjir bandang dan longsor dahsyat di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. 

Bencana yang menelan ribuan jiwa menjadi pengingat keras bahwa tantangan selalu mengintai, sekaligus menjadi pemantik semangat gotong royong, memperkuat persatuan koalisi nasional. 

Presiden Prabowo menegaskan, percepatan rekonstruksi sebagai prioritas, mengubah hambatan menjadi benteng stabilitas, memungkinkan fokus pada rakyat tanpa terjebak polarisasi, menggerus energi bangsa.

Dalam perspektif komunikasi publik yang inklusif, retret Hambalang menawarkan jembatan dua arah dengan masyarakat melalui transparansi penuh. Yakni evaluasi kinerja dieksplorasi terbuka, dan cerita sukses tentang sekolah rakyat, swa sembada pangan dan MBG yang digaungkan luas, dan berdampak bagi kesejahteraan rakyat.

Program besar melibatkan kontribusi seluruh elemen media, platform digital, dan dialog intens, gambaran upaya membangun rasa kepemilikan kolektif serta menancapkan visi kemandirian dalam kesadaran nasional. Isu strategis tidak lagi terkurung di ruang elite, melainkan dipahami rakyat hingga membangkitkan semangat kontribusi bersama.

Transformasi sejati tak pernah steril dari kekurangan. Pada MBG, misalnya, masih ada celah distribusi dan koordinasi lapangan yang menyisakan pekerjaan rumah. Presiden sendiri melontarkan teguran konstruktif untuk melecut perbaikan. 

Di sini, dibutuhkan kritik publik yang sehat, berpijak pada data faktual dan solusi membangun, senantiasa menjadi katalisator koreksi menyejukkan, memperkuat akuntabilitas dan kohesi sosial. Sebab, di tengah dominasi neoliberal yang kian ganas, Indonesia konsisten menapak di jalan Pancasila sebagai pandangan hidup humanistik, menolak eksploitasi semata.

Kemandirian pangan dan energi menjadi kiblat berkelanjutan, disokong hilirisasi industri, program Sekolah Rakyat untuk pembangunan SDM, serta MBG sebagai investasi generasi emas. Sikap proteksionisme bijak ini diperlukan untuk bertahan dari gempuran krisis global, demi kemakmuran sejati. 

Pesan Hambalang tegas, optimisme nasional hanya lahir dari tekad dan semangat bangsa yang solid, berideologi teguh, dan berpihak pada rakyat. Dengan komunikasi inklusif, retret diharapkan menjadi semangat juang kolektif, bukan monopoli elite, melainkan milik seluruh anak bangsa demi kesejahteraan bersama.

Nelson Mandela, tokoh pejuang Anti-Apartheid, yang juga Presiden Afrika Selatan mengingatkan, bahwa pemimpin sejati akan mengutamakan pengorbanan untuk rakyat, menempatkan pembangunan bangsa berpusat pada rakyat melalui pendidikan serta pemberdayaan, karena “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Senada dengan pandangan tersebut, pakar ketahanan pangan Prof. Bungaran Saragih pernah mengatakan, swasembada beras dan program seperti MBG bukan sekadar target produksi, melainkan wujud kedaulatan mengakar pada sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemandirian pangan adalah fondasi kemerdekaan sejati, di mana petani dan rakyat kecil menjadi subjek utama pembangunan.

Jadi retret semacam ini akan menjadi revitalisasi sekaligus mengokohkan makna pembangunan sebagai paradigma pembangunan nasional. Di tengah gejolak global, Pancasila bukan retorika, melainkan kompas nilai yang menyatukan keragaman dalam gotong royong, mengubah tantangan bencana menjadi peluang persatuan dan kemandirian kolektif. 

Dan transformasi bangsa harus terus dijaga sebagai perjuangan bersama, berpijak pada fitrah Pancasila yang abadi.