Ketika banjir bandang dan longsor menghantam Aceh Selatan, menelan ratusan nyawa dan meninggalkan duka mendalam bagi ribuan keluarga yang tenggelam dalam lumpur, Bupati Mirwan justru berada di Tanah Suci menunaikan umrah, tanpa izin, tanpa koordinasi, tanpa rasa sedih.
“Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan keras agar Mirwan dicopot dari jabatannya”.
Ini bukan soal pelanggaran disiplin birokrasi. Tetapi pengkhianatan nyata terhadap amanah paling mendasar. Memimpin artinya selalu hadir saat rakyat paling membutuhkan.
Ajaran Islam menegaskan, amanah publik itu “fardhu ‘ain” yang tak bisa ditawar, sedang umroh “sunnah muakkadah” sekalipun sangat baik, tetap bisa ditunda ketika nyawa rakyat terancam.
Imam Al-Ghazali mengingatkan, menolak mudharat dari kaum muslimin jauh lebih utama daripada mengejar pahala sunnah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah lebih tajam mengatakan, meninggalkan kewajiban demi sunnah berarti merusak agama dua kali lipat. Mirwan, dengan pilihan tragisnya, telah melakukan keduanya sekaligus.
Filsafat Barat tentu tak kalah keras menghakimi sikap seperti itu. Plato dalam “Republic” misalnya; dia menegaskan, pemimpin sejati itu “philosopher-king”, tokoh yang menomorsatukan keadilan bagi rakyatnya, bukan kesalehan pribadi. Mirwan bukan “philosopher-king”, tetapi lebih mirip “tyrant-in-training”, yang mengorbankan kerajaan demi ritual individu.
Aristoteles dalam “Politics” menyebut tujuan negara adalah “eudaimonia”, atau kebahagiaan bersama. Pemimpin yang pergi umroh saat rakyat tenggelam dalam lumpur penderitaan, jelas gagal memahami “telos politik” (tujuan politik) paling elementer.
Rousseau dalam “Du Contrat Social” bahkan lebih pedas, barangsiapa yang mengabaikan “volonté générale” atau kehendak umum, demi “volonté particulière”, ia sedang mengingkari kontrak sosial. Bukan lagi sosok pemimpin sejati, melainkan pengkhianat kedaulatan rakyat.
Sejarah dunia memberi teladan yang mendidik. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, Winston Churchill menolak meninggalkan London meski kota itu di bombardir musuh bertubi-tubi, setiap malam. Namun ia memilih tetap bertahan di bunker bersama rakyatnya, menyerukan perintah, menyemangati, dan menanggung risiko yang sama.
George Washington, di tengah musim dingin Valley Forge 1777–1778 yang membekukan, ia memilih tinggal bersama pasukannya yang kelaparan dan sakit, bukan pulang ke Mount Vernon yang hangat. Atau Nelson Mandela, setelah 27 tahun dipenjara, menolak segala privilege pribadi demi memastikan transisi Afrika Selatan dari “apartheid” ke demokrasi berlangsung damai.
Mereka paham bahwa amanah kolektif lebih penting daripada kenyamanan individu.
Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri, setelah “Fathu Makkah”, beliau menunda umrah demi mendamaikan suku Hawazin yang baru saja dikalahkan. Beliau memahami bahwa “fiqih prioritas”, menyelamatkan nyawa dan menjaga perdamaian jauh lebih utama daripada menyempurnakan ritual sunnah pribadi.
Presiden Prabowo, dengan latar belakang militer yang terlatih membaca medan, membaca realitas ini dengan tepat, baginya pemimpin adalah pelayan, bukan tuan; jabatan adalah beban, bukan tiket surga pribadi. Maka desakan berbagai kalangan agar mencopot Mirwan, bukan permainan politik identitas, melainkan penegakan prinsip negara paling dasar.
Kasus ini seperti sedang menguak mentalitas feodal berbalut agama yang masih mengakar, dimana jabatan dipahami sebagai privilege, bukan timbangan akhirat. Padahal timbangan hari akhir nanti tak akan bertanya berapa kali kita tawaf, tapi berapa nyawa berhasil kita selamatkan ketika kuasa ada di tangan dan rakyat terancam hidupnya.
Kasus Mirwan telah mengajarkan kita, dengan cara paling pahit, tentang apa yang tidak boleh dilakukan seorang pemimpin, dan apa yang harus dilakukan. Semoga pelajaran mahal ini cukup mengasah spiritualitas kita untuk lebih kokoh.
SMA Negeri 9 Tasikmalaya Gelar IHT Pendidikan Karakter Pancawaluya
