Politik pencitraan sedang dilukis di atas puing bencana Sumatera dan Aceh. Itulah barangkali judul yang tepat untuk narasi ini.
Seperti kata psikolog Sigmund Freud dalam “Pseudo-Heroisme” yang memuakkan, dimana tindakan dirancang nampak heroik atau mulia, tetapi hanya untuk mendapatkan pujian, penghargaan, atau keuntungan pribadi.
Di tengah aroma lumpur dan air mata yang belum kering pasca-bencana, ada pemimpin yang merekayasa cerita dengan kamera seolah dialah tokoh yang paling berjasa di tengah bencana.
Sementara korban masih bertaruh di reruntuhan: menggali sisa harta, menenangkan anaknya yang trauma, dan menghabiskan sisa waktu di pengungsian sambil merangkai doa.
Tiba-tiba muncul parade mobil dinas, tokoh berekspresi prihatin yang terukur. Mereka angkat karung beras untuk disorot kamera, mengangkat sekop lumpur di spot terbaik, lalu membuat statement di depan media, seolah dialah yang paling berjuang.
Inilah yang disebut “pseudo-heroism”: heroisme palsu di mana tindakan bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk dipamerkan. Fenomena ini berakar pada Machiavellian populism, seperti yang diuraikan Niccolò Machiavelli dalam “The Prince”, di mana pemimpin memanipulasi penderitaan rakyat sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan untuk kesejahteraan.
Machiavelli bilang, “It is better to appear than to be,” tapi di sini, penampilan itu menyembunyikan ketidakpedulian. Kamera mundur sebelum alat berat tiba, foto viral sebelum air bersih mengalir, rehabilitasi tertunda demi elektabilitas.
Filsuf politik Aristoteles dalam “Politics” bilang, pemimpin sejati harus mengejar “eudaimonia” kebahagiaan bersama, bukan citra pribadi. Sambil berpikir, apakah tindakan ini untuk rakyat atau demi ego.
Di Sumatera dan Aceh, rakyat bukanlah latar belakang drama kekuasaan, mereka adalah subjek yang “muak” (maaf tidak ada pilihan diksi yang lebih tepat), dengan populisme murahan.
Thomas Hobbes dalam karyanya “Leviathan” mengingatkan, negara ada untuk melindungi warga dari “state of nature” yang brutal, bukan memperburuknya dengan sandiwara.
Dalam era digital, simpati palsu adalah dosa etis dan aib moral. Ia pengkhianatan filosofis terhadap kontrak sosial, bahwa yang dibutuhkan rakyat Sumatera dan Aceh bukan pahlawan kamera, tapi pemimpin yang bekerja dalam sunyi, tetapi memastikan kebangkitan hakiki.
Maka, jika hendak membangun pencitraan, jangan di atas luka dan puing-puing air mata. Pemimpin autentik tak cari panggung, sebab ia dihidupkan oleh harapan nyata.
Tambang, Ormas, dan Politik Kekuasaan
